HALO KENDAL – Pemerintah nantinya akan memberikan jaminan pinjaman modal sebesar Rp 5 miliar kepada Koperasi Merah Putih di masing-masing desa. Hal itu disampaikan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto, saat Kunjungan Kerja di Desa Margorejo, Kecamatan Cepiring, Kabupaten Kendal, Selasa (6/5/2025).
Kunjungan Bima Arya yang didampingi Bupati Kendal Dyah Kartika Permanasari tersebut dalam rangka menghadiri Musyawarah Desa Pendirian Koperasi Merah Putih di Balai Desa Margorejo. Rombongan Wamendagri juga meninjau beberapa usaha yang sudah disiapkan untuk Koperasi Merah Putih di Desa Margorejo.
Menurut Bima Arya, potensi Desa Margorejo sangat besar dan menjanjikan, seperti peternakan, perikanan, penggilingan padi, TPS 3R dan lainnya.
“Koperasi Merah Putih yang akan ada di Desa Margorejo ini bisa menjadi contoh, karena Bumdes yang sudah ada bersinergi dengan Koperasi Merah Putih. Saya sudah melihat potensinya sangat besar, ada ternak sapi, penggilingan padi, perikanan tambak, pertanian, bagus sekali,” ujar Wamendagri Bima Arya.
Dirinya juga menegaskan, pemerintah pusat bersama pemerintah daerah akan memberikan pelatihan bagi pengurus koperasi agar bisa mengelola usahanya dengan maksimal.
“Tujuannya untuk menyiapkan SDM (sumber daya manusia) yang berkualitas, sehingga bisa mengelola koperasi dengan baik. Jadi untuk meningkatkan SDM yang berkualitas, dinas-dinas terkait bisa memberikan pelatihan untuk pengurus,” tandas Bima Arya .
Sementara Bupati Kendal, Dyah Kartika Permanasari menjelaskan, per hari Selasa (6/5) ada 188 desa dan kelurahan yang mengadakan Musyawarah Desa (Musdes) Pendirian Koperasi Merah Putih di Kabupaten Kendal.
“Desa lainnya akan menyusul mengadakan Musdes, paling lambat tanggal 9 Mei 2025. Kalau tanggal 9, seluruh desa dan kelurahan di Kabupaten Kendal, seratus persen sudah mengadakan Musdes Pendirian Koperasi Merah Putih,” jelas Mbak Tika sapaan akrabnya.
Bupati juga menegaskan, untuk biaya Notaris pendirian Koperasi Merah di Kendal, sebagian akan bekerja sama dengan Bank Jateng, sebagian lainnya akan diupayakan menggunakan CSR perusahaan perusahaan. Dan sebisa mungkin tidak menggunakan dana APBD, meskipun boleh menggunakan dana BTT (Bantuan Tak Terduga). (HS-06)
