HALO REMBANG – Pengecer gas di Kabupaten Rembang, mulai Kamis (6/2/2025) sudah bisa kembali menjual elpiji 3 Kg, menyusul instruksi Presiden RI Prabowo, yang membatalkan kebijakan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.
Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM (Dindagkop UKM) Kabupaten Rembang, Mahfudz, Kamis (6/2/2025) terkait diizinkannya kembali pengecer menjual elpiji 3 Kg.
Mahfudz mengatakan ketika instruksi Presiden Prabowo dipublikasikan oleh berbagai media, pihaknya langsung berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
Hasil dari koordinasi, tanpa menunggu surat edaran resmi, Pemkab Rembang langsung mengizinkan kembali pengecer menjual elpiji 3 Kg.
“Terkait instruksi Pak Presiden di media itu terkait elpiji 3 Kg, hasil koordinasi dengan pemerintah provinsi, masih bisa menjual, ” ujarnya, seperti dirilis rembangkab.go.id.
Namun demikian, sesuai ketentuan dari Pemerintah Pusat, nantinya penjual eceran elpiji 3 Kg beralih status menjadi subpangkalan.
Terkait perubahan itu, Pemkab Rembang menunggu petunjuk dari Pemerintah Pusat.
“Karena harga itu sama, kalau di pangkalan itukan sudah ada perhitungan keuntungan sekitar Rp 2.400. Tapi kalau di subpangkalan keuntungannya seperti apa, harganya kalau Harga Eceran Tertinggi (HET) nya Rp 18.000. Lebih teknis nanti kita menunggu petunjuk, sementara ini pengecer masih bisa membeli dan menjual gas seperti semula,” terangnya.
Lebih lanjut, Mahfudz menjelaskan tujuan dari adanya subpangkalan yaitu melegalkan status para pengecer di sistem penjualan gas elpiji 3 Kg.
Dengan adanya subpangkalan, nantinya harga elpiji 3 Kg di pasaran akan lebih terkendali dan hal itu menguntungkan masyarakat.
“Nanti harapannya subpangkalan menjual gas elpiji 3 kg tidak jauh dari HET. Harga lebih terkendali, karena mereka mengikuti Harga dari pemerintah,” kata dia.
Pemilik toko di kelurahan Leteh, Kecamatan Rembang, Samani mengaku senang diperbolehkan menjual kembali menjual gas elpiji 3 Kg.
Dia mengaku sudah mendaftar subpangkalan secara online dan kini menunggu hasil dan pelaksanaannya sebagai subpangkalan.
“Bagus kalau kita bisa jual lagi elpiji 3 kg, la ini saya malah sudah daftar subpangkalan via online. Kalau menurut saya lebih enak (kalau menjadi subpangkalan- red), kemungkinan sudah diatur dari pemerintahan kan tidak mungkin saling jor- joran masalah harga sampai Rp 20 ribu lebih, masalah jatah juga, karena sasaran subsidikan untuk rakyat kecil,” ungkapnya. (HS-08)
