HALO PURBALINGGA – Bupati Purbalingga, Dyah Hayuning Pratiwi meminta para guru dan kepala sekolah (Kepsek), untuk mendukung gerakan “Mageh Pada Sekolah”.
Melalui gerakan itu, Pemkab Purbalingga berupaya mengurangi jumlah anak usia sekolah tidak sekolah (AUSTS) di Kabupaten Purbalingga.
Hal itu disampaikan Bupati Purbalingga, Dyah Hayuning Pratiwi saat Peluncuran Implementasi Kurikulum Nasional dan sosialisasi Gerakan Mageh Pada Sekolah, di Lapangan Desa Kaligondang, Kamis (1/8/24).
Dia pun kemudian menekankan pentingnya kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk tokoh agama dan tokoh masyarakat, untuk mengurangi angka AUSTS.
“Kita perlu bekerja sama dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh wanita, dan tokoh pemuda untuk memastikan anak-anak putus sekolah kembali bersekolah,” kata dia, seperti dirilis purbalinggakab.go.id.
Bupati Purbalingga juga mengajak seluruh tenaga pendidik di Kecamatan Kaligondang, untuk “bergandengan tangan” dan bersama-sama mengimplementasikan kurikulum nasional Merdeka Belajar, dari Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim.
Implementasi kurikulum Nasional tersebut, adalah agar Indonesia, termasuk Purbalingga, kelak memiliki seumber daya manusia (SDM) yang hebat.
Dia juga mengingatkan bahwa tantangan yang dihadapi tenaga pendidik sangat besar.
“Guru-guru adalah ujung tombak dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Purbalingga. Kebersamaan dan kekompakan harus ditingkatkan untuk mewujudkan generasi muda yang cerdas, unggul, dan berjiwa Pancasila,” ujarnya.
Selain itu, Bupati Tiwi menegaskan komitmennya dalam mendukung pendidikan di Purbalingga dengan mengalokasikan anggaran terbesar untuk sektor pendidikan.
Berbagai program pendidikan, termasuk beasiswa dan bantuan pendidikan lainnya, telah disiapkan untuk membantu anak-anak putus sekolah kembali ke bangku pendidikan.
Berubah
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga, Tri Gunawan Setyadi, menjelaskan bahwa kegiatan ini adalah bagian dari implementasi pelaksanaan Kurikulum Nasional.
Kurikulum Nasional adalah Kurikulum Merdeka yang diwajibkan secara nasional untuk semua jenjang satuan pendidikan.
Ia berharap dengan adanya sosialisasi ini dapat dipahami oleh semua pihak, tidak hanya guru dan siswa, tetapi juga kepala desa dan masyarakat.
“Paradigma pendidikan kini berubah, dengan model pembelajaran yang menyenangkan dan membahagiakan bagi anak-anak kita,” ujarnya.
Tri Gunawan juga menekankan pentingnya kreatifitas dan inovasi guru dalam mengajar. “Kami mohon dukungan dari semua pihak agar implementasi kurikulum nasional dan gerakan Mageh pada Sekolah dapat dilaksanakan dengan baik di semua tingkatan pendidikan,” tambahnya.
Korwilcam Dindikbud Kaligondang, Sutriyono, menyampaikan bahwa semua sekolah di wilayah Kecamatan Kaligondang telah menerapkan Kurikulum Merdeka, mulai dari PAUD hingga SMP.
“Pendidikan karakter dan pengembangan soft skill menjadi prioritas utama,” katanya.
Sutriyono juga menjelaskan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan pemerintah desa untuk bersama-sama menangani kasus AUSTS. Salah satu faktor penyebab AUSTS di Kecamatan kaligondang adalah karena kurangnya perhatian keluarga.
“Pada tahun ajaran 2024/2025, terdapat 34 anak yang telah terjaring untuk kembali bersekolah. Masih ada kendala seperti faktor keluarga dan lingkungan, orang tuanya merantau di luar kota sehingga kadang kurang diperhatikan pendidikannya sampai ada yang putus sekolah. Untuk AUSTS karena faktor ekonomi Pemerintah Kabupaten Purbalingga telah menyediakan beasiswa,” tutupnya. (HS-08)
