HALO SEMARANG – Indonesia memandang perlunya Sekretariat Asosiasi Negara-Negara Asia Tenggara (ASEAN), segera memfinalisasi template matriks, agar dapat menjadi panduan dalam pelaksanaan End Term Review (ETR) dan penyusunan rencana strategis (renstra) sektoral
Hal itu diungkapkan Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Regional dan Subregional Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Netty Muharni, ketika memimpin Delegasi Indonesia, dalam pertemuan ke-3 Working Group on AEC Post-2025, di Vang Vieng, Laos, baru-baru ini.
Dia didampingi perwakilan Kemenko Perekonomian, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Perdagangan.
Pertemuan tersebut mengusung agenda utama menyusun Renstra Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2026-2030, sebagai bagian dari dokumen Visi ASEAN 2045.
Pertemuan tersebut merupakan bagian dari pertemuan Gugus Tugas Pejabat Tinggi Bidang Integrasi Ekonomi ASEAN / High Level Task Force on Economic Integration (HLTF-EI).
Pertemuan tersebut juga menyepakati guideline Renstra MEA 2026-2030, yang akan digunakan sebagai panduan dalam penyusunan Renstra masing-masing sektor dan pelaksanaan End Term Review (ETR) Cetak Biru MEA 2025.
“Sekretariat ASEAN perlu memfinalisasi template matriks, agar lebih jelas untuk segera diedarkan kepada badan sektoral, untuk menjadi panduan dalam pelaksanaan ETR maupun penyusunan Renstra sektoral,” kata Netty, seperti dirilis ekon.go.id.
Renstra MEA 2026-2030 yang diusulkan, akan terdiri atas 5 elemen utama, yakni Strategic Goals, Objectives, Strategic Measures, Activities dan Performance Measures.
Indonesia juga mengusulkan mekanisme reviu terhadap elemen Objectives, Strategic Measures, Activities dan Performance Measures untuk dilaksanakan secara periodik 5 tahunan.
Sementara itu, elemen Strategic Goals akan dilakukan reviu pada 20 tahun ke depan atau jika diperlukan. Usulan ini dapat disepakati oleh ASEAN.
“Indonesia berpandangan bahwa semua elemen tersebut perlu direviu secara berkala untuk menjamin bahwa MEA tetap mampu menjawab tantangan ekonomi yang sangat dinamis,” ungkap Asdep Netty.
Mekanisme lainnya yang dilakukan dalam mendukung penyusunan Renstra tersebut, adalah dilakukan studi ASEAN Post-2025 dan survei kepada seluruh pemangku kepentingan di semua negara anggota ASEAN.
Hasil dari studi dan survei tersebut, akan menjadi referensi penting dalam menjaring masukan dari seluruh pemangku kepentingan di ASEAN.
Selain itu, pertemuan tatap muka (direct interface) dengan melibatkan publik secara luas yang pernah dilakukan sepanjang tahun 2023 akan dilaksanakan kembali dengan melibatkan pemangku kepentingan yang lebih khususnya dari kalangan bisnis, organisasi internasional dan mitra eksternal ASEAN yang direncanakan pada 29-30 April 2024.
Dalam margin pertemuan HLTF-EI ke 45 ini, juga dilaksanakan interface dengan eminent persons yang dibagi dalam dua sesi yakni sesi pertama dengan tokoh berpengaruh dan sesi kedua dengan anggota parlemen ASEAN untuk menjaring masukan lebih lanjut untuk penajaman Renstra.
Eminent persons dari Indonesia yaitu Mari Elka Pangestu dan Imam Pambagyo, ikut memberikan kontribusi pemikiran yang berharga dalam sesi interface tersebut.
Renstra MEA 2026-2030 ditargetkan dapat diselesaikan pada akhir 2024. Renstra tersebut bersama dengan Visi ASEAN 2045 dan Renstra 3 pilar ASEAN akan disampaikan kepada Kepala Negara untuk pengesahan pada KTT ke-46 ASEAN pada Q4-2025.
Untuk itu, dalam rangka memastikan penyusunan Renstra ini dapat berjalan tepat waktu, maka disepakati rencana kerja working group yang akan melaksanakan pertemuan sebanyak 9 kali selama tahun 2024.
Kemudian, di sela-sela pertemuan HLTF-EI, juga dilaksanakan beberapa pertemuan bilateral, salah satunya dengan Laos, selaku Ketua ASEAN 2024, dan membahas tindak lanjut dari ASEAN Blue Economy Framework (ABEF) yang telah disepakati Kepala Negara dalam KTT ke 43 ASEAN.
ABEF merupakan prioritas ekonomi Indonesia pada saat menjadi Ketua ASEAN 2023. Dalam pertemuan tersebut Indonesia menyampaikan usulan penyelenggaraan pertemuan Task Force on Blue Economy yang pertama dan pelaksanaan ASEAN Blue Economy Forum ke-2 pada tahun 2024 dan mendapat dukungan dari Laos.
Indonesia juga memberikan dukungan pendanaan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut melalui program earnmarked yang diberikan kepada Laos. (HS-08)
