HALO PEKALONGAN – Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Pemerintah Kota Pekalongan, tahun ini melanjutkan pembangunan dan peningkatan kualitas jalan di wilayahnya.
Kepala Bidang Bina Marga, Kukuh Adi Sri Satyanto mewakili Kepala DPUPR Kota Pekalongan, Bambang Sugiarto, menjelaskan bahwa semua target kegiatan untu, tahun 2023 sudah berhasil dilaksakan.
Adapun untuk 2024 ini, DPUPR kembali melanjutkan peningkatan kualitas di beberapa ruas jalan.
Berbagai kegiatan tersebut, didanai oleh APBD Kota Pekalongan, Bantuan Keuangan (Bankeu) Provinsi Jawa Tengah, dan dana Instruksi Presiden (inpres) terkait percepatan pembangunan jalan-jalan daerah.
Untuk kegiatan yang dibiayai APBD Kota Pekalongan, terdapat 15 paket pekerjaan fisik peningkatan jalan, dengan total dana Rp 12 milliar.
“Di antara peruntukannya untuk peningkatan jalan Binagriya Raya, beberapa titik ruas Jalan Samudra, Jalan Bachtiar Amin, dan sebagainya,” kata Kukuh, seperti dirilis pekalongankota.go.id.
Kukuh juga menyampaikan, untuk pekerjaan yang dibiyai oleh Bankeu Provinsi sekitar Rp10 miliar, dilaksanakan untuk 5 ruas jalan.
Adapun untuk bantuan Inpress, saat ini masih diupayakan untuk alokasi 3 koridor ruas jalan.
Menurutnya, terkait hal tersebut, saat ini DPUPR sedang melakukan asistensi agar akses bantuan dari Pemerintah Provinsi Jateng dan Pemerintah Pusat, bisa terlaksana dengan baik.
Lanjutnya, adapun untuk peningkatan sejumlah paket pekerjaan fisik jalan ini nantinya mayoritas 80 persen berupa pengecoran beton, sementara sisanya ada yang diusulkan berupa pengaspalan.
Pembangunan jalan dengan konstruksi cor beton, dilakukan karena sejumlah wilayah di Kota Pekalongan masih rawan banjir, sehingga untuk konstruksi menggunakan cor beton.
Untuk elevasi jalan sekitar 25-50 cm tergantung kondisi masing-masing ruas jalan tersebut.
Awal tahun ini pekerjaan fisik peningkatan jalan belum dimulai, karena masih proses lelang rekonstruksi.
Kalau pemeliharaan jalan seperti penambalan jalan di beberapa ruas jalan masih berjalan.
“Di mana, kami sudah tangani berdasarkan keluhan dan laporan masyarakat ketika menjumpai jalan jalan yang menjadi kewenangan DPUPR yang mengalami kerusakan atau berlubang,” kata dia. (HS-08)
