HALO KENDAL – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kendal, Sugiono mengaku program yang mengandalkan pendanaan dari Pendapatan Asli Daerah (DAK) Kabupaten Kendal sempat tersendat. Hal itu dikarenakan pendapatan yang belum maksimal tercapai.
Hal tersebut ia sampaikan, di sela-sela acara sosialisasi pemasangan alat monitoring elektronik perekam transaksi keuangan bagi hotel dan resto, di salah satu resto di Kendal, Rabu (6/9/2023).
“Logikanya kan begini, kita merencanakan kegiatan, berbarengan dengan kita merencanakan pendapatan. Manakala pendapatan kita belum tercapai, ya mesti ada beberapa program yang kita tunda. Jadi manakala kita merencanakan proyek, itu uang belum ada di tangan. Uangnya masih nyari di tahun bersamaan,” jelas Sugiono.
Namun, dirinya menegaskan, semua kegiatan dapat berjalan sesuai rencana. Terutama kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Bantuan Provinsi (Banprov), Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) dan lain sebagainya.
Belum lagi, lanjutnya, transfer dari pusat untuk Kendal saat ini mengalami pengurangan sebesar Rp 48 miliar. Hal itu dikarenakan, untuk anggaran gaji Pegawai Pemerintah Perjanjian Kontrak (PPPK) Kabupaten Kendal yang direncanakan Rp 63 miliar, hanya ditransfer Rp 15 miliar.
“Karena untuk anggaran gaji PPPK Kabupaten Kendal yang kita rencanakan Rp 63 miliar, karena kemarin SK pengangkatan PPPK mundur, maka yang dibayarkan hanya Rp 15 miliar. Maka yang Rp 48 miliar tidak tertransfer di Kendal. Sehingga pendapatan kita dari transfer pusat turun Rp 48 miliar,” imbuh Sugiono.
Untuk itulah, maka berbagai kegiatan dengan total senilai anggaran Rp 48 miliar harus ditunda. Yaitu kegiatan yang sifatnya tidak mendesak untuk sementara ditahan dulu.
“Diantaranya, kita tidak boleh pergi dinas atau ke luar kota. Kita fokuskan kegiatan di Kendal saja. Kemudian bisa dilihat, rapat-rapat di internal Sekda sudah tidak menggunakan makan minum atau snack,” beber Sugiono.
Selain itu, lanjutnya tersendatnya anggaran akibat imbas dari pandemi covid di tahun 2020 lalu, dengan banyaknya kegiatan yang ditahan. Akhirnya terjadi Silpa besar-besaran.
“Silpa kita di tahun 2020 itu mencapai Rp 415 miliar. Artinya uang itu meluncur di tahun 2021. Sehingga seolah-olah kita mempunyai pendapatan yang besar. Maka kemudian kita menganggarkan cukup besar,” lanjut Sugiono.
“Lha gak taunya di tahun 2023 ini, karena di tahun 2022 tidak ada Silpa jadi kita kaget. Dan ini terjadi tidak hanya di Kendal saja tapi juga di daerah lain. Belum lagi pendapatan kita mengalami penurunan,” pungkasnya. (HS-06).
