HALO KENDAL – Terkait polemik polemik Pondok Pesantren Al Zaitun Indramayu, Jawa Barat, Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah berharap kepada pemerintah melalui Kementerian Agama, supaya mengambil sikap tegas.
Hal tersebut disampaikan Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Prof Dr Abdul Mu’ti saat menghadiri Pengukuhan Pengurus Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM), Pimpinan Daerah Aisyiyah (PDA) dan Unsur Pembantu Pimpinan di Auditorium RSI Kendal, Sabtu (24/6/2023).
Ditegaskan, adanya Ponpes Al Zaitun, karena mendapat rekomendasi dari Kementerian Agama. Sehingga Kementerian Agama harus bergerak cepat dan tegas, untuk melakukan upaya investigasi tentang sistem yang dipakai di ponpes tersebut.
“Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyerahkan sepenuhnya kepada Kementerian Agama, agar persoalan ini jangan sampai membuat masyarakat bertindak anarkis atau melanggar hukum,” tandas Abdul Mu’ti.
Dirinya berharap, supaya apa yang terjadi di Ponpes Al Zaitun tidak terus menjadi polemik yang dapat menimbulkan keresahan di masyarakat.
“Jadi sekali lagi saya sampaikan, sesuai aturan hukum yang berlaku, Kemenag-lah yang lebih berwenang dan menguasai. Sehingga Muhammadiyah tidak harus melakukan pengkajian secara khusus,” ungkap Abdul Mu’ti.
Sementara, terkait dengan Pengukuhan Pimpinan Daerah Muhammadiyah, PD Aisyiyah Kendal, dirinya berharap, para pengurus dapat melaksanakan amanah dengan sebaik-baiknya.
Abdul Mu’ti juga mendorong PDM dan PDA Kendal agar lebih maju dan lebih berani lagi untuk mengembangkan berbagai usaha dan dakwah yang kreatif yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Semua itu dapat terlaksana, jika kepemimpinan yang solid, yang senantiasa mengedepankan prinsip-prinsip musyawarah dan akhlakhul karimah dalam pengambilan keputusan-keputusan organisasi maupun dalam mengemban misi persyarikatan dalam kehidupan keumatan dan kebangsaan,” imbuhnya.
Sementara itu Ketua PD Muhammadiyah terpilih, Ikhsan Intizam mengatakan, pengukuhan yang dilakukan oleh Pimpinan Wilayah Muhammadiyah ada 13 personel Pleno Muhammadiyah. Sedangkan unsur Pembantu Pimpinan ada 360 yang terdiri dari 12 majelis dan 12 lembaga.
“Kami berharap, semua akan berkolaborasi dengan seluruh kaum dan majelis lembaga untuk bersama-sama bersinergi dengan pemerintah untuk memajukan Kabupaten Kendal dan mencerahkan semesta, sesuai dengan tema Musyda,” harapnya.
Ikhsan menambahkan, program besar yang segera diselesaikan adalah pendirian RSI 2 yang saat ini sudah proses perizinan. Selain itu akan mendirikan Gedung Rektorat Universitas Muhammadiyah Kendal Batang (Umkaba).
“Selain pembangunan gedung Rektorat Umkaba, program lainnya, ke depan adalah pembangunan pabrik untuk pengembangan dalam sektor ekonomi Muhammadiyah,” imbuhnya.(HS)
