HALO SEMARANG – Sebanyak 923 desa yang tersebar di 17 kabupaten di Jawa Tengah, masuk dalam kategori miskin. Data itu disampaikan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Jateng, Haerudin mewakili Gubernur Jateng Ganjar Pranowo dalam Rapat Koordinasi Percepatan Penanganan Kemiskinan Ekstrem di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Pemprov Jateng, di Kota Semarang, Selasa (7/2/2023).
Menanggapi hal ini, Wakil Ketua DPRD Jateng, Heri Pudyatmoko pun mendorong seluruh elemen bergerak membantu penanggulangan kemiskinan.
Heri mengatakan, bahwa masalah kemiskinan di Jateng sulit teratasi jika hanya dilakukan oleh pemerintah saja. Menurutnya dibutuhkan kerja sama lintas sektor dari berbagai elemen untuk mengatasi persoalan kemiskinan di 923 desa di Jateng.
“Memang jika kita hanya mengandalkan dan berharap kepada pemerintah saja sulit rasanya. Karena pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Pemerintah juga harus mendapatkan dukungan dari seluruh pihak. Jadi mengentaskan kemiskinan harus melibatkan seluruh elemen,” katanya, baru-baru ini.
Ia mengatakan bahwa konsep pentahelix yang terdiri dari lima unsur sangat penting dalam menanggulangi masalah ini. Lima unsur tersebut meliputi pemerintah, akademisi, pelaku usaha, masyarakat atau komunitas, dan media.
“Semua harus bersatu padu berkoordinasi serta berkomitmen untuk menyelesaikan persoalan ini. Harus ada sinergi, semua harus terlibat karena ini adalah masalah kita bersama, bukan pemerintah saja,” ucap politisi Partai Gerindra tersebut.
Menurut Heri Londo, sapaan akrabnya, semua unsur memiliki peran masing-masing. Pemerintah bisa berperan melalui kebijakan dan berbagai program pembangunan yang mengarah pada pengentasan kemiskinan.
Sementara itu, kalangan akademisi bisa membantu melakukan kajian dan rekomendasi penanganan yang tepat. Diharapkan, kebijakan dan program pembangunan yang diterapkan pemerintah sudah berdasarkan pertimbangan akademisi.
“Kalau untuk perusahaan bisa membantu melalui program CSR-nya. Bisa juga dengan menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang kurang mampu. Tentunya ini bisa membantu meringankan beban ekonomi masyarakat,” jelas Heri.
Di sisi lain, Heri juga memandang bahwa masyarakat juga memiliki peran penting dalam membantu pengentasan masalah kemiskinan. Ini bisa diwujudkan melalui gotong-royong membantu warga miskin di setiap desa yang tergolong miskin ekstrem.
“Media seperti pers, konten kreator, influencer juga perlu terlibat, karena sekarang eranya era informasi, era media. Bisa membantu mempromosikan desa-desa yang memiliki potensi pariwisata, kearifan lokal, dan produk UMKM unggulan. Nanti masyarakat yang akan dapat manfaatnya,” katanya.
Lebih lanjut, ia mengajak seluruh elemen untuk bergerak dan ikut serta dalam mengentaskan kemiskinan ekstrem di Jateng. Kerja sama dan kolaborasi berkonsep pentahelix yang melibatkan lima unsur tersebut diharapkan dapat mencapai target pengentasan kemiskinan.
“Pemerintah pusat menargetkan bahwa di tahun 2024 kemiskinan ekstrem menjadi nol persen. Tentunya untuk mencapainya perlu intervensi bersama. Harapannya dengan kerja sama ini kemiskinan ekstrem bisa diitrvensi dan turun sesuai target,” ungkap Heri.
Sebagai informasi, Sebanyak 923 desa di 17 kabupaten di Jateng masuk dalam kategori miskin ekstrem. Sebagai upaya mempercepat penanggulangannya, Pemprov Jateng minta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) melakukan kolaborasi. Beberapa daerah yang termasuk dalam kategori miskin ekstrem, di antaranya Banjarnegara, Pemalang, Blora, dan Rembang.
Targetnya kemiskinan ekstrem tahun 2024 mencapai nol persen. Dalam prosesnya, Pemprov Jateng melibatkan peran kepala desa dalam melakukan intervensi kemiskinan ekstrem. Proses intervensi dimulai dengan melakukan verifikasi dan validasi data warga di desa yang masuk kategori tersebut.
“Percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem di 17 kabupaten ini kita lakukan secara gotong royong. Di mana Pak Gubernur memberikan PR kepada kades-kades untuk melakukan verifikasi dan validasi data. Kita sudah proses rekap data yang masuk dari kabupaten/kota,” kata Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Jateng, Haerudin.(Advetorial-HS)
