HALO SEMARANG – Pemerintah Pusat diminta tidak memangkas anggaran keselamatan di Kementerian Perhubungan, demi terselanggarannya angkutan umum yang aman bagi masyarakat, terlebih saat ini banyak angkutan umum pariwisata yang masih melanggar aturan, sementara dalam program mudik gratis Lebaran, bus-bus ini banyak digunakan.
Hal itu diungkapkan anggota Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat, Djoko Setijowarno, terkait angkutan mudik dan balik Lebaran.
Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata Semarang itu juga mengemukakan data hasil rampcheck, yang dilakukan BPTD Kelas II Jawa Tengah periode 1–31 Januari 2026.
Data itu menunjukkan dari pemeriksaan terhadap 92 kendaraan di lokasi wisata, ditemukan 57 unit (62 persen) yang melakukan pelanggaran.
Angka tersebut mengkhawatirkan, karena dalam program mudik gratis yang secara rutin diselenggarakan oleh pemerintah, BUMN dan swasta, mayoritas moda transportasi yang digunakan adalah bus pariwisata.
“Itulah potret yang mengkhawatirkan keselamatan jalan kita. Perlu upaya serius pemerintah, supaya tidak memangkas anggaran keselamatan di Kementerian Perhubungan,” kata dia dalam keterangan tertulis.
Permasalahan
Lebih lanjut disampaikan, rangkaian insiden dan ketidakteraturan dalam operasional angkutan pariwisata belakangan ini, telah menyingkap sejumlah permasalahan krusial yang selama ini terpendam.
Hal ini memaksa para pemangku kepentingan untuk memberikan perhatian serius terhadap perbaikan tata kelola transportasi, demi mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap kualitas layanan pariwisata nasional.
Merujuk pada laporan terbaru dari Direktorat Angkutan Jalan Ditjenhubdat (2026), terdapat delapan isu fundamental dalam tata kelola angkutan pariwisata yang harus segera dibenahi guna menjamin keamanan pengguna jasa, antara lain, pengemudi angkutan pariwisata terindikasi tidak menguasai medan atau wilayah operasi; dan pengemudi angkutan pariwisata tidak memiliki kompetensi yang cukup; pengemudi angkutan pariwisata terindikasi kelelahan pada saat mengoperasikan kendaraannya; pengemudi angkutan pariwisata tidak memiliki kompetensi yang cukup.
Selain itu perusahaan angkutan pariwisata belum menyusun atau memiliki Sistem Manajemen Keselamatan (SMK); kendaraan angkutan pariwisata terindikasi banyak tidak laik jalan dan / atau tidak laik operasi; pengguna tidak memastikan kendaraan laik jalan karena harga murah; dan perbedaan jumlah kendaraan pada Sistem Perizinan Online Angkutan Darat dan Multimoda / Spionam) dengan jumlah kendaraan pada data PT Jasa Raharja ketika membayar iuran wajib asuransi kecelakaan diri.
Wajib Buat SMK
Sistem Manajemen Keselamatan (SMK) Perusahaan Angkutan Umum adalah bagian dari tata kelola perusahaan, yang berupa komitmen dan prosedur terstruktur untuk meminimalkan risiko kecelakaan dan menjamin keselamatan transportasi.
Pasal 204 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan Perusahaan Angkutan Umum wajib membuat, melaksanakan, dan menyempurnakansistem manajemen keselamatan dengan berpedoman pada rencana umum nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Di Indonesia, hal ini diatur secara ketat melalui Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 85 Tahun 2018.
Secara sederhana, SMK bukan sekadar aturan di atas kertas, melainkan panduan operasional agar setiap bus atau truk yang keluar dari pool benar-benar dalam kondisi aman.
Hingga saat ini, penerapan Sistem Manajemen Keselamatan (SMK) di industri angkutan umum masih sangat minim.
Tercatat baru 227 perusahaan yang mengantongi sertifikat SMK, yang terdiri atas 82 perusahaan angkutan penumpang dan 145 perusahaan angkutan barang.
Angka ini mencerminkan capaian yang sangat kecil, yakni hanya 0,0051 persen dari total 42.785 perusahaan angkutan umum yang terdaftar dalam sistem Spionam.
Untuk mempercepat kepemilikan sertifikat SMK ini, proses pengurusannya kini tidak lagi terpusat di Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.
Layanan ini telah didelegasikan ke Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) yang tersebar di hampir seluruh provinsi, sehingga perusahaan angkutan di daerah dapat lebih mudah dan cepat dalam memenuhi standar keselamatan.
Upaya Pencegahan
“Melihat masih tingginya angka kecelakaan lalu lintas yang melibatkan bus pariwisata, sudah saatnya kita memberikan perhatian lebih serius pada aspek keselamatan,” kata Djoko.
Diperlukan langkah-langkah preventif yang nyata dan komprehensif dari berbagai pihak guna memutus rantai insiden ini, sehingga perjalanan wisata yang seharusnya menyenangkan tidak lagi berujung pada duka yang berulang.
Upaya itu, antara lain pelatihan dan sertifikasi rutin bagi pengemudi bus wisata, mencakup defensive driving, manajemen kelalahan, dan keselamatan penumpang.
Selain itu melakukan uji kesehatan dan psikologis pengemudi secara berkala; melakukan sistem rotasi sopir untuk perjalanan jarak jauh, agar tidak ada yang mengemudi melebihi jam kerja aman (maksimum 8 jam per hari); melakukan rampcheck di setiap lokasi wisata; perusahaan angkutan pariwisata melakukan pemeriksaan awal sebelum perjalanan; memberikan sanksi tegas kepada perusahaan angkutan yang melakukan pelanggaran atau kelalaian dan memberikan penghargaan bagi perusahaan yang telah menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan di dalam menjalankan usahanya.
Berikutnya adalah peningkatan kualitas jalan wisata (khusus daerah pegunungan) dan penempatan rambu kecepatan, batas berat, dan titik bahaya di ruite rawan kecelakaan; Program Safety Campaign rutin menjelang musim liburan; dan melakukan edukasi publik kepada seluruh masyarakat terkait faktor keselamatan selama berkendara dan melaporkan jika pengemudi ugal-ugalan
Menurut dia, Kementerian Perhubungan dan Dinas Perhubungan, memegang tanggung jawab penuh untuk melakukan pengawasan ketat terhadap setiap unit bus, yang akan dikerahkan dalam program mudik gratis.
Tidak boleh ada ruang sedikit pun bagi toleransi terhadap armada yang dinyatakan tidak laik jalan, demi memutus risiko kecelakaan sejak dini.
Lebih dari itu, fokus keselamatan harus menyasar aspek manusia. Setiap pengemudi wajib menjalani tes kesehatan dan pemeriksaan fisik secara menyeluruh untuk memastikan mereka dalam kondisi prima, karena pada akhirnya, keselamatan nyawa pemudik adalah prioritas tertinggi yang tidak bisa ditawar. (HS-08)
