HALO SRAGEN – Lurah Gemolong, Kecamatan Gemolong, Kabupaten Sragen, Asna Ridho Fauzan, punya cara unik untuk mengajak warganya agar taat membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
Salah satu upaya yang dia lakukan sejak November 2022 lalu, adalah memilih 16 pedagang angkringkan, untuk menjadi duta PBB di wilayahnya.
Dengan adanya program ini, hanya dalam waktu sekitar 45 hari, pihaknya sudah berhasil mengumpulkan setoran PBB sekitar Rp 86 juta, atau lebih dari 85 persen dari target.
“Target kami sedikit demi sedikit dengan menggandeng beberapa elemen masyarakat ini bisa meningkat. Karena target kami, Kelurahan Gemolong bisa lunas PBB,” kata Asna Ridho Fauzan, Kamis (16/2/2023), seperti dirilis sragenkab.go.id.
Fauzan mengatakan, awal mula munculnya ide tersebut, adalah karena sebelumnya Kelurahan Gemolong belum pernah lunas PBB.
Selain pedagang angkringkan, pihaknya juga menggandeng 108 kader kesehatan, yang tersebar di masing-masing wilayah di Kelurahan Gemolong.
“Kalau kader kesehatan bisa sosialisasi bayar PBB lewat acara posyandu, posbindu, dan posyandu lansia yang dilaksanakan di RT-RT. Tapi kalau pedagang hik (angkringkan), bisa membantu sosialisasi kepada pembelinya,” kata dia.
Fauzan juga mengatakan sudah menjadwalkan pelayanan PBB secara berkeliling, di 16 lokasi angkringan yang terpilih menjadi duta PBB.
“Pelayanan keliling ada administrasi kependudukan, pembayaran PBB, yang sudah terjadwal dan ditempatkan di angkringan mereka,” katanya.
Sementara respon dari pedagang, Fauzan mengaku mereka sangat antusias dan mendukung.
Apalagi dengan menjadikan lokasi angkringkan sebagai tempat pembayaran PBB, otomatis pendapatan pedagang juga meningkat.
“Biasanya kalau membutuhkan waktu administrasi yang lama, otomatis masyarakat tertarik untuk membeli makanan atau minuman di angkringan tersebut,” imbuh Fauzan.
Sebagai penghargaan kepada 16 pedagang angkringan itu, pihaknya juga akan memberikan bantuan berupa modal, yang bersumber dari pihak ketiga.
Dengan adanya inovasi pelayanan itu, Fauzan menarget serapan PBB tahun ini bisa maksimal.
Pelibatan pedagang angkringan dan posyandu ini, juga untuk memecahkan masalah penyelewengan pembayaran PBB yang pernah terjadi di wilayahnya.
Dia mengakui, pada 2014 hingga 2022, muncul masalah pada para petugas yang tidak menyetorkan hasil penarikan PBB.
Hal itu menyebabkan kepercayaan masyarakat saat itu menurun dan membuat mereka enggan membayar PBB.
“Jadi ini langkah untuk memperbaiki kejadian beberapa waktu lalu. Meskipun belum bisa total mengembalikan ke masyarakat tersebut, tapi yang jelas kami sudah memberikan pembinaan kepada petugas yang bersangkutan,” kata dia.
Dengan pelibatan pedagang angkringkan, dan pelayanan keliling pembayaran PBB, menurut dia, secara berangsur-angsur kepercayaan masyarakat pun pulih.
“Alhamdulillah sedikit demi sedikit dengan adanya pelayanan keliling ini bisa memberikan informasi kepada warga tentang pentingnya membayar PBB dan memberikan solusi untuk kasus-kasus yang sudah terjadi,” kata Fauzan. (HS-08)
