HALO SEMARANG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus mengencangkan langkah menghadapi ancaman Kejadian Luar Biasa (KLB) campak. Tak sekadar respons sesaat, strategi yang ditempuh kini mengarah pada penguatan imunisasi dan edukasi publik sebagai benteng utama mencegah lonjakan kasus.
Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, menegaskan bahwa kewaspadaan harus ditingkatkan mengingat campak termasuk penyakit dengan daya tular tinggi.
“Penguatan imunisasi menjadi kunci, tidak hanya untuk campak tetapi juga penyakit menular lainnya seperti TBC,” ujarnya usai menerima kunjungan kerja Komisi IX DPR RI di Kompleks Kantor Gubernur Jateng, Senin (30/3/2026).
Pertemuan tersebut secara khusus membahas kesiapsiagaan daerah dalam menghadapi potensi KLB campak di Jawa Tengah. Data terbaru menunjukkan, kasus campak telah berstatus KLB di tiga kabupaten, yakni Cilacap, Klaten, dan Pati. Sementara itu, dua daerah lain—Brebes dan Kudus—masih berstatus suspek.
Meski sebagian besar wilayah masih terkendali, potensi penyebaran tetap menjadi perhatian serius. Taj Yasin mengungkapkan, lonjakan kasus ini tidak lepas dari terganggunya layanan imunisasi saat pandemi COVID-19 beberapa waktu lalu.
“Ini momentum untuk mengejar ketertinggalan. Kami terus menggerakkan kembali imunisasi dan memperkuat kampanye kepada masyarakat,” tegasnya.
Upaya tersebut mulai menunjukkan hasil. Pada 2025, cakupan vaksinasi MR bayi di Jawa Tengah mencapai 106,7 persen—melampaui target nasional. Namun demikian, masih terdapat sejumlah kantong wilayah dengan cakupan rendah yang berpotensi menjadi titik rawan penularan.
Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas Kementerian Kesehatan, Maria Endang Sumiwi, mengapresiasi capaian tersebut. Menurutnya, keberhasilan Jawa Tengah menjaga cakupan imunisasi di tengah jumlah penduduk yang besar bukan hal mudah.
“Dengan populasi besar, hanya sedikit kabupaten/kota yang cakupan imunisasinya di bawah 95 persen. Ini capaian yang baik,” jelasnya.
Meski demikian, tantangan belum sepenuhnya usai. Ketua Komisi IX DPR RI, Felly Estelita Runtuwene, menilai edukasi publik harus diperkuat dan dilakukan secara kolaboratif.
“Edukasi harus masif, melibatkan guru, orang tua, hingga influencer. Ini tidak bisa hanya dilakukan pemerintah sendiri,” ujarnya.
Ia juga menyoroti masih adanya penolakan imunisasi oleh sebagian orang tua, yang berpotensi memperluas penyebaran penyakit. Dalam konteks ini, peran sekolah dan tenaga pendidik dinilai strategis untuk membangun pemahaman yang benar di masyarakat.
Dengan kombinasi penguatan imunisasi dan edukasi yang lebih luas, Pemprov Jawa Tengah berharap potensi KLB campak dapat ditekan, sekaligus membangun ketahanan kesehatan masyarakat yang lebih kuat di masa mendatang.(HS)
