HALO SEMARANG – Kepolisian Republik Indonesia (Polri) mempunyai peran strategis dalam penegakan hukum, termasuk di sektor keuangan negara.
Hal ini disampaikan oleh Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Anggito Abimanyu, saat menghadiri Rapat Pimpinan Polri 2025 di Jakarta baru-baru ini.
Dia juga mengatakan sinergisitas Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Polri juga telah terjalin untuk memastikan penegakan hukum di sektor keuangan negara.
“Sebagai lini terdepan dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyakarat, Polri memiliki peran strategis dalam penegakan hukum, termasuk di sektor keuangan negara,” kata Wamenkeu, seperti dirilis kemenkeu.go.id, pada Sabtu (1/2/2025).
Lanjut dia, sinergi yang dilakukan melalui berbagai inisiatif, di antaranya dibentuknya Desk Pencegahan dan Pemberantasan Penyelundupan.
Polri juga turut mendukung fungsi penegakan hukum yang dijalankan oleh Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
Wamenkeu berharap, kerja sama sama yang baik antara Kemenkeu dan Polri dapat terus terjalin.
Dengan demikian, keuangan negara dapat secara optimal mendukung agenda pembangunan.
“Harapannya, kerja sama yang baik ini dapat terus terjalin sehingga kita dapat mencegah kebocoran penerimaan negara untuk mengoptimalkan sumber daya pembangunan, serta lebih siap mendukung berbagai program Asta Cita Presiden di bidang perekonomian,” kata Wamenkeu Anggito.
Sementara itu dalam Rapim teresebut, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menegaskan pentingnya ketulusan, kerja keras, serta sinergi dalam menjalankan tugas kepolisian.
Kapolri menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran yang terus berkomitmen dalam memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
“Ini bukan pekerjaan mudah, ini butuh ketulusan, ini butuh kerja keras,” kata Jenderal Listyo Sigit Prabowo, seperti dirilis tribratanews.sumbar.polri.go.id.
Rapim Polri 2025 turut dihadiri berbagai pihak yang berperan dalam mendukung tugas kepolisian.
Kapolri mengungkapkan harapannya agar soliditas dan sinergisitas antara institusi kepolisian dan berbagai elemen terkait semakin kuat demi menjaga keamanan dan ketertiban di Indonesia.
“Semoga soliditas dan sinergisitas kita ke depan akan semakin solid, dan kita semua bersama-sama menjaga institusi yang kita cintai,” tegas Kapolri.
Dalam kesempatan tersebut, juga dilakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Kapolri dengan Kepala Badan Gizi Nasional dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Republik Indonesia.
MoU ini menandai kerja sama strategis dalam mendukung kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program kolaboratif antara Polri dan instansi terkait.
Rapim Polri 2025 menjadi momentum penting bagi jajaran kepolisian untuk mengevaluasi capaian dan merancang strategi ke depan dalam menjaga stabilitas keamanan nasional serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. (HS-08)