HALO SEMARANG – Ancaman bencana alam seperti banjir, tanah longsor, dan angin kencang menjadi masalah serius bagi masyarakat di beberapa daerah di Jawa Tengah. Cuaca ekstrem yang terjadi pekan-pekan ini, membuat beberapa daerah di Jawa Tengah tak luput dari ancaman bencana alam. Di Semarang, akibat curah hujan yang tinggi mengakibatkan banjir di wilayah Mangkang, Kecamatan Tugu, Minggu (6/11/2022). Tak hanya di Mangkang, di Kecamatan Banyumanik juga diterjang banjir dan angin kencang. Selain itu, bencana juga terjadi di wilayah Pekalongan dan beberapa daerah lain di Jawa Tengah.
Wakil Ketua DPRD Jateng, Heri Pudyatmoko menegsakan, semua pihak harus waspada akan ancaman bencana alam saat terjadi cuaca ekstrem seperti saat ini. “Tak hanya di Kota Semarang, ancaman bencana alam ini juga menjadi momok bagi beberapa wilayah lain. Semua pihak harus waspada, karena memang akhir-akhir ini kerap terjadi hujan lebat dengan intensitas tinggi yang berpotensi mengakibatkan bencana alam seperti banjir dan tanah longsor,” tegasnya.
Dikatakan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Tengah perlu untuk terus melakukan pemetaan daerah yang rawan dilanda bencana selama cuaca ekstrem yang terjadi belakangan ini.
“Hal tersebut dilakukan untuk mewaspadai dampak tingginya curah hujan yang terjadi di sejumlah wilayah. Perlu adanya pemetaan secara detail, di mana saja daerah rawan longsor, daerah rawan banjir. Setiap daerah juga harus melakukan pendataan titik-titik yang rawan bencana alam,” jelas politisi Gerindra ini.
Sejumlah daerah rawan longsor, lanjutnya, perlu untuk diantisipasi. Khsusnya di wilayah Kebumen, Purworejo, Cilacap, Banyumas, yang terdapat wilayah pegunungan lain yang memang menjadi wilayah rawan longsor. “Perlu juga kesadaran masyarakat pada saat terjadi cuaca ekstrem untuk segera mengevakuasi ke tempat aman,” ujarnya.
Ujung Tombak
Dikatakan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) merupakan ujung tombak dalam penanganan kebencanaan di daerah. Oleh karenanya deteksi dini sangatlah penting. Selain itu, dalam salah satu peran penanganan deteksi dini kebencanaan, daerah perlu ada political will dari kepala daerah. Dengan demikian dapat memudahkan dalam berkoordinasi dan berkomunikasi dengan satuan kerja di bawahnya.
“Dengan begitu, kendala-kendala baik teknis maupun nonteknis bisa langsung diberikan solusi terbaik,” imbuhnya.
Sementara belum lama ini, Kepala BPBD Jateng, Bergas C Penanggungan mendukung kab/kota terus menambah Destana pada daerah rawan bencana agar dapat meminimalisir dampaknya.
“Masyarakat harus paham akan bencana, maka kawan-kawan sukarelawan dan BPBD jadi yang pertama hadir. Setiap bencana memiliki dampak yang berbeda-beda, jadi bantuan logistik dari BPBD dapat langsung didistribusikan. Nah, kami nanti support untuk bantuan tersebut,” katanya.(Advetorial-HS)
