HALO KENDAL – Terkait beredarnya, foto surat “Pakta Integritas” kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Kepala Dinas dan Camat yang ramai dibicarakan di masyatakat dan viral di media sosial, Bupati Kendal Mirna Annisa angkat bicara.
Hal ini disampaikan Mirna Annisa dalam teleconference di Pers Room Kendal, Sabtu (5/12/2020).
Menurutnya, ini sengaja dilakukan karena adanya kampanye dari salah satu pasangan calon, yang mengaitkan Pilkada dengan bantuan dari pemerintah.
“Bagus kan, malah bisa membantu kinerja Bawaslu. Itukan ribut masalah bantuan sosial, sampai bawa-bawa nama Presiden dan Menteri. Itukan ndak etis,” kata Mirna.
Mirna pun mengaku, ini bentuk ketegasan dirinya, untuk netralitas ASN di Kabupaten Kendal sampai tingkat bawah dalam pelaksanaan Pilkada Kendal 2020.
Mirna menegaskan, saat ini dirinya bukanlah tim sukses salah satu pasangan calon. Yang dilakukan dengan pakta integritas ini, dalam rangka melindungi ASN sampai perangkat desa dan di bawahnya, agar tidak disangkutkan dengan politik praktis.
“Jadi saya bisa menunjukkan kepada masyarakat, bahwa ASN di Kendal benar-benar netral, tidak memihak kepada pasangan calon tertentu. Itu juga kan yang diinginkan para pasangan calon di Pilkada Kendal 2020,” tandas Mirna.
Apalagi, lanjutnya, sudah ada laporan kepada dirinya, beberapa Kepala Desa terutama di Kendal wilayah atas, yang didatangi tim sukses salah satu calon untuk dukungan ke mereka. Bahkan informasinya ada ancaman.
“Ya gak tau persisnya seperti apa, intinya Kepala Desa itu ketakutan karena merasa diancam, jika tidak mendukung calon tersebut, maka akan dipotong dana desanya. Gitu aja,” ujar Mirna.
Saat ditanya tanggapan atas apa yang terjadi seperti rekaman ancaman pencoretan dan penggantian nama yang menerima bantuan dari salah satu calon, Mirna mengaku tidak terima jika itu benar-benar terjadi.
“Sudahlah, ndak usah ada kayak gituan. Kita berpolitik yang santun, yang bermartabat. Semua kan tujuannya demi kemajuan dan demi kemakmuran masyarakat Kabupaten Kendal. Bukan malah membuat resah masyarakat,” imbuh Mirna.
Apalagi saat ini ada pihak-pihak yang mengaitkan bantuan dari pemerintah untuk kepentingan politik. Dengan cara menyuruh kepada warga untuk memilih salah satu paslon.
“Terus warga diancam akan dicoret namanya dari penerima bantuan jika tidak memilih pasangan calon yang diarahkan tersebut. Ini konyol namanya,” jelas Mirna.
Selain itu, lanjut Mirna, dalam kampanye, juga sampai membawa-bawa nama kepala negara dan pejabat pemerintahan. Menurutnya, itu adalah bentuk kampanye tidak etis.
“Saya justru menantang kepada siapa saja yang bisa menunjukkan foto, adanya perangkat desa yang mengutak atik bantuan untuk kepentingan politik, apalagi ada ASN yang juga ikut bermain, maka yang bisa memberikan foto atau video saya kasih Rp 1 juta,” tandas Mirna.
Terkait isu dukungan dan mengarahkan ASN untuk memillih salah satu paslon, Mirna menjawab dengan santai. Menurutnya itu tak mungkin dia lakukan. “Bodoh jika saya begitu. Apalagi di ruang terbuka,” tegasnya.
Apalagi, ditambah beredar isu dirinya, bertemu dengan salah satu Calon Bupati di sekitar alun-alun Kota Kendal pada Kamis sore (3/12/2020), dan kemudian apa yang melaporkan kejadian tersebut Bawaslu.
“Ndak ada itu, saya kalau nyuruh para Camat milih satu paslon, ya bodoh lah saya. Nih misal, salah satu calon kalau mau ketemu saya, ya mending saya suruh ketemu di rumah dinas, ngapain di Alun-alun di tempat terbuka, yang semua orang bisa lihat,” terangnya.
Menurut Mirna, itu adalah hak dari warga negara yang baik. Tentunya dalam pelaporan harus didukung dengan data yang kuat. Seperti kapasitas laporan sebagai apa, bukti rekaman, saksi dan apa yang menjadi substansi pemasalahan.
Dijelaskan oleh Mirna, dirinya bertemu dengan salah satu Calon Bupati tersebut, saat jalan-jalan sore di sekitaran alun-alun, usai jam dinas atau di luar kedinasan.
“Saya tidak pas jam kerja, tiba-tiba salah satu calon bupati nyusulin saat saya jalan santai. Jadi yang ingin bertemu beliau dan bertemu di alun-alun yang notabene area umum atau publik. Berarti saya seperti diakal-akali to ini,” cetus Mirna.
Dia pun mengaku, saat itu dirinya tidak menggunakan fasilitas negara, pada saat ketemu calon bupati tersebut.
“Saya jalan kaki ke alun-alun, saya jajan pakai uang saya pribadi. Saya tidak dibayarin cabup maupun timsesnya. Saya bertemu beliau sebagai teman lama saja, ngobrol biasa, ada warga juga. Apanya yang salah? Ya wis aku ngekek wae lah,” pungkas Mirna. (HS)