HALO SEMARANG – Arah pembangunan Kota Semarang ke depan mulai ditegaskan. Dalam forum resmi Rapat Paripurna DPRD Kota Semarang, Senin (30/3/2026), Wali Kota Agustina Wilujeng memaparkan tujuh misi utama yang akan menjadi kompas kebijakan daerah.
Paparan tersebut disampaikan dalam agenda Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), yang dihadiri pimpinan dan anggota DPRD, jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), direksi BUMD, hingga para camat. Rapat dipimpin Ketua DPRD Kota Semarang, Kadarlusman, didampingi Wakil Wali Kota Iswar Aminuddin.
Di hadapan para legislator, Agustina menegaskan bahwa pembangunan tidak lagi sekadar berorientasi pada infrastruktur fisik, tetapi juga menyasar kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.
“Tujuh misi ini menjadi arah kebijakan yang kami prioritaskan, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga penguatan ekonomi masyarakat,” ujarnya.
Salah satu fokus utama adalah pemerataan akses pendidikan dan penguatan kesejahteraan sosial, dengan menekankan nilai toleransi dan keberagaman. Pembangunan manusia yang berkualitas, produktif, dan berkarakter juga menjadi fondasi penting.
Di sektor kesehatan, Pemkot Semarang mendorong pendekatan yang lebih komprehensif—tidak hanya kuratif, tetapi juga preventif dan rehabilitatif, dengan layanan yang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat.
Sementara itu, pembangunan infrastruktur diarahkan untuk memperkuat konektivitas antarwilayah secara berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan upaya mengatasi persoalan klasik kota, seperti banjir dan rob, melalui pengelolaan lingkungan yang lebih tangguh.
“Pengendalian banjir dan rob menjadi prioritas, karena dampaknya langsung dirasakan masyarakat,” tegas Agustina.
Tak kalah penting, pemerintah juga menaruh perhatian pada pemenuhan kebutuhan dasar—sandang, pangan, dan papan—sebagai syarat utama kehidupan yang layak.
Di sisi tata kelola, Pemkot berkomitmen menghadirkan pelayanan publik yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik korupsi, dengan memanfaatkan konsep kota cerdas (smart city).
Adapun di sektor ekonomi, penguatan ekonomi inklusif menjadi kunci. Pemerintah mendorong penciptaan lapangan kerja, kemandirian berbasis potensi lokal, serta pengembangan ekonomi kreatif yang mampu bersaing hingga level global.
Menutup rapat, Kadarlusman menyampaikan bahwa agenda paripurna tidak hanya membahas LKPJ, tetapi juga pembentukan panitia khusus, pergantian pimpinan fraksi, hingga pembahasan Raperda Penyelenggaraan Pendidikan.
“Harapannya seluruh agenda ini berjalan lancar dan memberikan hasil terbaik bagi masyarakat Kota Semarang,” pungkasnya.
Dengan tujuh misi tersebut, Pemkot Semarang menegaskan arah pembangunan yang tidak hanya mengejar pertumbuhan, tetapi juga pemerataan dan keberlanjutan.(HS)
