LIBUR Lebaran selesai. Dompet mulai kembali ke mode hemat. Di Kota Semarang, pagi pertama setelah libur terasa sedikit berat. Alarm berbunyi, jalanan kembali ramai, dan kehidupan kembali berjalan dengan ritme yang tidak mengenal kompromi.
Ada yang kembali ke kantor, ada yang membuka lapak, ada yang menarik ojek sejak subuh. Semua kembali ke aktivitas masing-masing, dengan satu kesamaan: hidup harus tetap berjalan.
Di saat yang sama, pemerintah juga kembali bekerja. Rapat dimulai, presentasi disiapkan, dan layar lebar kembali menyala. Grafik ditampilkan, rencana dibahas, dan istilah-istilah strategis bertebaran dengan percaya diri.
Di atas layar, semuanya terlihat rapi.
Namun di luar ruangan berpendingin udara itu, cerita punya alur yang berbeda.
Banjir masih datang saat hujan deras. Lampu penerangan jalan umum di beberapa titik masih redup, kadang mati total tanpa pamit. Jalan berlubang tetap setia menemani pengendara, memberikan sensasi berkendara yang tidak pernah diminta.
Di sektor pertanian, produktivitas belum juga melonjak. Petani masih bergulat dengan biaya produksi dan harga jual. Sementara pelaku UMKM menghadapi tantangan yang tidak kalah berat: daya beli masyarakat yang belum pulih sepenuhnya.
Di sudut lain kota, rumah-rumah warga berpenghasilan rendah masih jauh dari standar sanitasi yang layak. Kriminalitas sesekali muncul dalam berita, dan tawuran remaja masih menjadi agenda yang terlalu sering terulang.
Semua ini terjadi di kota yang sama dengan ruang rapat yang penuh optimisme.
Di tengah situasi tersebut, ada satu istilah yang cukup menarik: “tim percepatan pembangunan (Tim Percepatan dan Pengendalian Pembangunan Kota Semarang-red).” Namanya terdengar cepat, gesit, dan penuh harapan. Ia dibentuk dengan tujuan yang jelas, didukung fasilitas negara, dan diharapkan menjadi motor perubahan.
Namun setelah lebih dari setahun berjalan, perubahan yang terasa masih belum terlalu mencolok. Percepatan yang diharapkan kadang terasa seperti berjalan santai di hari Minggu. Kata “percepatan” tampaknya lebih sering muncul di dokumen daripada di jalanan.
Di titik ini, masyarakat mulai memahami satu hal penting: hidup tidak bisa menunggu.
Buruh tetap bekerja, meski kebijakan Work From Anywhere ramai dibicarakan. Mereka tidak punya pilihan untuk bekerja dari rumah. Pabrik tidak bisa dipindahkan ke ruang tamu, dan mesin produksi tidak bisa dijalankan lewat ponsel.
Pedagang UMKM tetap membuka lapak, meski pembeli tidak selalu ramai. Mereka tahu, menunggu pembeli di rumah bukan strategi yang menjanjikan.
Pekerja non-formal keluar rumah setiap hari, mencari apa saja yang bisa dikerjakan. Tidak ada kontrak kerja, tidak ada jaminan penghasilan tetap. Yang ada hanya keyakinan bahwa usaha hari ini bisa membawa pulang sesuatu.
Di kawasan pesisir seperti Tambaklorok dan Tambakrejo, nelayan tetap melaut meski cuaca tidak selalu bersahabat. Ombak tidak bisa dinegosiasikan, dan angin tidak bisa diatur lewat rapat koordinasi.
Sementara itu, pengemudi ojek online tetap “narik” di jalanan yang kadang lebih mirip lintasan uji nyali daripada infrastruktur kota.
Semua bergerak dengan satu prinsip sederhana: kalau tidak bekerja, tidak makan.
Di sisi lain, kewajiban tetap berjalan tanpa kompromi. Tagihan listrik harus dibayar, air PDAM tidak bisa ditunda terlalu lama, dan pajak tetap menunggu di tanggal yang sama setiap tahun.
Negara memang punya banyak program, tetapi kehidupan sehari-hari tetap bergantung pada usaha pribadi.
Ini bukan bentuk pesimisme. Justru sebaliknya, ini adalah bentuk realisme yang lahir dari pengalaman.
Masyarakat kecil sudah terbiasa bertahan tanpa banyak janji. Mereka tidak menunggu perubahan besar untuk mulai bekerja. Mereka bergerak dengan apa yang ada, bukan dengan apa yang direncanakan.
Transisi ini membawa kita pada satu kesimpulan yang cukup sederhana, tetapi sering terlupakan.
Harapan itu penting, tetapi ketergantungan bisa berbahaya.
Tim percepatan boleh ada, program pembangunan boleh disusun, dan rapat boleh berlangsung setiap hari hingga tengah malam. Namun hidup tidak bisa digantungkan sepenuhnya pada itu semua.
Karena pada akhirnya, yang menggerakkan roda kehidupan adalah usaha individu.
Bukan berarti pemerintah tidak diperlukan. Peran negara tetap penting dalam menyediakan fasilitas, membuat kebijakan, dan menjaga keseimbangan. Namun dalam praktiknya, masyarakat tetap menjadi aktor utama dalam kehidupan mereka sendiri.
Mereka bekerja, mencari penghasilan, dan bertahan dengan cara masing-masing.
Dan dalam banyak kasus, mereka melakukannya tanpa banyak sorotan.
Setelah Lebaran, kehidupan kembali ke titik semula. Tidak ada jalan pintas, tidak ada solusi instan. Yang ada hanya pilihan untuk terus bergerak.
Jika tim percepatan benar-benar bekerja, itu kabar baik. Jika belum terasa, hidup tetap harus berjalan.
Karena pada akhirnya, motivasi paling kuat bukan datang dari seminar atau presentasi. Ia datang dari kebutuhan untuk bertahan.
Jadi, teruslah bekerja saudara-saudaraku para pejuang keluarga. Mohon maaf lahir dan batin.(Tulisan ini disempurnakan oleh AI-HS)
