HALO KENDAL – Setelah Rakor POK, Pemkab Kendal menggelar Rakor Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran dengan tema “Optimalisasi Anggaran Earmark Pemerintah Kabupaten Kendal” Tahun Anggaran 2023, yang dilaksanakan di Pendopo Tumenggung Bahurekso, Setda Kendal, Rabu (2/8/2023).
Acara dibuka Sekda Kendal Sugiono, mewakili Bupati Kendal, yang dalam sambutannya menegaskan, dalam struktur APBD Kabupaten Kendal, dukungan dari pusat melalui alokasi transfer ke daerah (TKD) masih menjadi faktor dominan dalam sumber pendapatan APBD untuk Pemda baik se-Jawa Tengah maupun nasional.
“Pada APBD Kabupaten Kendal tahun 2023, pendapatan asli daerah (PAD) ditarget berkontribusi sebesar 23 persen belanja APBD. Sedangkan dana transfer dan dana hibah pemerintah pusat menyokong sebesar 77 persen dari total APBD Kabupaten Kendal,” ujarnya.
Sehingga, lanjut Sugiono, apabila target PAD sebesar 23 persen tidak tercapai, maka akan ada kegiatan yang sudah disusun atau direncanakan tidak dapat dilaksanakan. Karena menurutnya, perencanaan belanja harus diimbangi dengan pendapatan.
“Sedangkan pada tahun 2022, realisasi PAD Kabupaten Kendal sebesar 20 persen, dengan dana transfer dan dana hibah dari pemerintah pusat
menyokong sebesar 80 persen dari total APBD Kabupaten Kendal,” lanjutnya.
Sugiono menjelaskan, dana TKD sebagai salah satu sumber Pendapatan Daerah ditujukan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara pusat
dan daerah (vertikal) dan ketimpangan fiskal antardaerah (horizontal). Sekaligus mendorong kinerja daerah dalam mewujudkan pemerataan pelayanan publik di seluruh daerah.
“Oleh karena itu, penyaluran dan optimalisasi pemanfaatan TKD perlu kita kawal dan upayakan bersama demi Kabupaten Kendal yang lebih maju,” jelasnya.
Di sisi lain, lanjut Sugiono, pendapatan transfer sebagai sumber pendapatan daerah terbesar, sebagian besar bersifat dana earmark atau dana yang tidak bisa diganggu gugat atau tidak dapat dialihkan ke kegiatan lainnya. Sehingga OPD yang diamanahkan anggaran itu harus memaksimalkan realisasinya.
Sekda Kendal juga memaparkan, sampai dengan semester I Tahun 2023, realisasi belanja earmark Kabupaten Kendal Tahun 2023 baru sebesar Rp 131.106.377.022, dari total Rp 666.795.880.634.
“Sehingga diharapkan, perlu dilakukan perencanaan dan pemetaan program dan kegiatan dengan baik, penggunaan anggaran agar efektif dan efisien fokus pada pelayanan publik dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal atau SPM, kualitas belanja daerah agar semakin meningkat semata-mata demi kepentingan masyarakat Kabupaten Kendal,” papar Sugiono.
Untuk itu, Sekda Kendal meminta kepada Kepala OPD, supaya melakukan identifikasi permasalahan, kemudian ambil langkah-langkah optimalisasi
sesuai aturan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Minimalisir permasalahan dalam administrasi, permasalahan teknis dan permasalahan regulasi yang menyebabkan mundurnya pelaksanaan
kegiatan dan permasalahan hukum di kemudian hari. Bangun sinergitas diantara OPD dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan. Konsep kinerja OPD juga harus jelas dan inovatif,” tandas Sugiono.
Sekda Kendal juga menyebut, dirinya mendapat tugas dari Bupati, untuk memantau dan melakukan evaluasi. Apakah kinerja OPD sudah tercapai atau belum. Kemudian, Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) Kabupaten Kendal terus di tingkatkan peran strategisnya dalam mengawal kinerja APBD maupun APBN.
Sebagai penutup, Sugiono kembali mengingatkan, untuk memanfaatkan sebaik-baiknya pertemuan strategis ini dalam memperkuat koordinasi, sinergi, dan harmonisasi dalam pelaksanaan tugas pengawasan dan evaluasi realisasi anggaran.
Karena menurutnya, dengan sinergisitas dan kebersamaan dalam pengawasan dan evaluasi, realisasi anggaran akan dapat dioptimalkan.
“Sehingga, dapat mendorong penggunaan alokasi anggaran agar semakin efektif dan efisien, serta mampu memberikan daya ungkit terhadap perekonomian dan juga peningkatan kesejahteraan
masyarakat Kendal,” pungkas Sekda Kendal. (HS-06)
