HALO KENDAL – Pemerintah Kabupaten Kendal dalam waktu dekat membuka pendaftaran Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) formasi tahun 2024, untuk tenaga kesehatan dan non-kesehatan di lingkungan Dinas Kesehatan Kendal tahun 2024.
Hal itu disampaikan Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kendal, dr Abidin, saat audiensi dengan tenaga penunjang (honorer) kesehatan dan non-kesehatan, di aula Dinkes Kendal, Rabu (31/1/2024).
Audiensi digelar, karena ada informasi rencana aksi demo oleh honorer tenaga kesehatan/non-kesehatan di Kendal. Namun berkat pendekatan dari jajaran Dinas Kesehatan, demo yang diagendakan akan diikuti 500 peserta dengan tujuan aksi di kantor Dinkes dan rumah dinas Bupati Kendal tersebut urung dilakukan, kemudian dilakukan audiensi.
Abidin didampingi Sekretaris Dinkes Kendal, Parno dan juga hadir Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kendal, Alfebian Yulando, serta Kabid SDM Dinkes Kendal, Casaeri, serta diikuti 50 perwakilan tenaga kesehatan (nakes) dan non-nakes.
Dikatakan, formasi yang tersedia yaitu tenaga kesehatan/non-kesehatan untuk Calon Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
“Total ada 916 formasi CASN, yang terdiri dari 602 tenaga kesehatan untuk CPNS dan 254 untuk tenaga kesehatan PPPK. Kemudian ada 30 tenaga non-kesehatan CPNS, serta 30 tenaga non-kesehatan untuk PPPK,” paparnya.
Abidin berharap, para tenaga penunjang, baik yang ada di Puskesmas dan RSUD dr H Soewondo Kendal tidak lagi merasa resah. Karena ada harapan penerimaan CASN di tahun 2024. Sehingga para tenaga penunjang bisa mendaftarkan diri dan mengikuti tahapan seleksi CASN tersebut.
Sementara itu, Sekretaris Dinkes Kendal, Parno mengatakan, pertemuan dilaksanakan dalam rangka memperjuangkan nasib tenaga penunjang atau honorer yang ada di Dinkes, meliputi 30 puskesmas, RSUD dr H Soewondo Kendal.
“Kami berharap, di tahun 2024 semua bisa terakomodir dengan baik, bisa meningkatkan nasib tenaga kesehatan maupun non-kesehatan, dari tenaga honorer menjadi PPPK. Syukur-syukur bisa menjasi PNS. Sehingga bisa lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.
Sedangkan Ketua Forum Komunikasi Honorer Nakes dan Non-Nakes (FKHN) Kendal, Redi Wibowo menjelaskan, atas dasar informasi yang tidak valid, membuat para tenaga honorer di lingkungan Dinkes Kendal menjadi resah, dan pihaknya berniat melakukan aksi.
“Jadi mungkin ada mis komunikasi antara Dinas Kesehatan dengan kami tenaga honorer di Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal. Sehingga, dengan adanya pertemuan ini permasalahan menjadi clear, karena tadi sudah dijelaskan oleh Dinas Kesehatan,” jelasnya.
Redi berharap, perjuangan yang dilakukan FKHN dalam memperjuangkan nasib tenaga honorer, khususnya nakes/non-nakes bisa diserap oleh pemerintah.
“Jadi harapannya, ke depan aspirasi kami bisa diserap, dengan lebih banyak lagi formasi yang ada, jumlah kuotanya lebih banya. Sehingga tenaga honorer yang ada di 30 puskesmas dan RSUD bisa terakomodir semua,” ungkapnya. (HS-06)