HALO SEMARANG – Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, mengusulkan ke pemerintah pusat terkait pengawasan terhadap perusahaan makanan yang bersertifikat halal. Agar dari sisi standar mutu dan kehalalan produk dapat terus terjaga bagi masyarakat.
“Kita usulkan ke pemerintah pusat lewat Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), lewat MUI dari Jateng, supaya nanti sampai ke pusat. Harus ada lembaga untuk pengawasan apakah perusahaan yang sudah bersertifikat halal itu benar-benar menjalankan terus kehalalan produknya,” kata Taj Yasin usai menghadiri Bimbingan Teknis Juru Sembelih Halal di kantor Disnak Keswan Kabupaten Brebes, Sabtu (28/1/2023).
Taj Yasin menjelaskan, sesuai arahan pemerintah, bahwa seluruh produk makanan harus memiliki sertifikat halal, harus disambut baik dengan menyiapkan peta jalan mulai dari hulu hingga ke hilir.
Wagub juga meminta rumah potong hewan dan rumah potong ayam juga perlu terus diupayakan sertifikasinya, mulai dari Nomor Kontrol Veteriner hingga sertifikat halal.
“Nah ini pentingnya, kenapa nanti di kemudian hari Rumah Potong Hewan (RPH) atau RPA atau RPU, kita dorong untuk mendapatkan sertifikat halal. Dan tentu untuk mendapatkannya, adalah juru sembelihnya juga harus memiliki sertifikat halal,” papar Wagub.
Taj Yasin menerangkan, tahun 2022 lalu, Pemerintah Orovinsi Jawa Tengah telah memfasilitasi 40 orang mendapatkan sertifikat kompetensi halal. Menurutnya, dengan pelatihan sebanyak 90 orang akan semakin menambah jumlah juru sembelih sesuai yang diharapkan. Oleh karenanya, Wagub meminta pelatihan juru sembelih halal harus sampai mendapatkan sertifikasi dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).
“Untuk yang belum memiliki kami akan bantu. Dan nanti kita latih semuanya. Tadi saya sampaikan, ini hanya pelatihan teknis, harus ada sampai ke sertifikasi,” pungkasnya.(HS)
