HALO SRAGEN – Pemerintah Kabupaten Sragen, bersama Badan Pusat Statistik (BPS) Sragen, menggelar Sosialisasi Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) dengan tema “Sragen Bergerak Bersama: Sukseskan Sensus Ekonomi 2026 untuk Pembangunan yang Lebih Tepat”.
Pembukaan dilakukan Bupati Sragen Sigit Pamungkas, Senin (24/11/2025) di Pendopo Sumonegaran Rumah Dinas Bupati Sragen, dihadiri Kepala BPS Sragen Eko Sugiharto, jajaran perangkat daerah, serta tamu undangan.
Dalam sambutannya, Bupati Sigit Pamungkas menegaskan bahwa sensus merupakan fondasi utama dalam penyusunan kebijakan publik.
Menurutnya, tanpa data yang akurat, pemerintah akan melangkah tanpa dasar yang jelas.
“Dalam melaksanakan sensus dibutuhkan ketelitian dan metodologi yang baku agar hasilnya valid dan menggambarkan kondisi objektif masyarakat. Karena ini sensus, setiap individu akan didatangi satu per satu sehingga datanya benar-benar dapat kita optimalkan untuk kebijakan statistik,” kata dia, seperti dirilis sragenkab.go.id.
Bupati Sigit mengibaratkan pentingnya data sebagai penerang dalam pengambilan keputusan.
“Data itu ibarat cahaya di tengah kegelapan. Jika kita berjalan tanpa data, maka yang kita gunakan hanya perasaan, dan kemungkinan salahnya jauh lebih besar. Seperti berjalan dengan mata tertutup, tampak lurus, tetapi sebenarnya melenceng jauh dari tujuan,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa pemerintah membutuhkan data yang kuat agar kebijakan yang diambil benar-benar tepat sasaran.
“Agar pemerintah tidak berjalan dalam gelap, maka data harus menjadi penerang. Dengan data yang akurat, kita dapat merumuskan kebijakan secara lebih presisi dan terukur,” tambahnya.
Kepala BPS Sragen, Eko Sugiharto, menjelaskan bahwa Sensus Ekonomi merupakan agenda nasional untuk memotret kondisi ekonomi secara menyeluruh.
Ia juga menyampaikan bahwa SE2026 berfungsi sebagai dasar pembentukan berbagai indikator ekonomi yang dibutuhkan daerah untuk evaluasi kebijakan.
“Data sensus menjadi kerangka dasar bagi survei-survei berikutnya. Banyak kebijakan pemerintah, termasuk program seperti Koperasi Merah Putih, Makan Bergizi Gratis, dan perizinan berbasis OSS, membutuhkan data yang tepat agar implementasinya berjalan sesuai regulasi,” jelasnya. (HS-08)
