HALO KUDUS – Anggota DPRD Kabupaten Kudus, Rochim Sutopo menyatakan dukungannya terhadap rencana pemerintah menerapkan sistem Work From Anywhere (WFA) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan siswa sekolah sebagai langkah efisiensi anggaran negara.
Menurut Rochim, kebijakan tersebut bukan sekadar respons terhadap krisis global, melainkan momentum untuk menata ulang efektivitas kerja dan pola pendidikan karakter di Indonesia.
Ia menekankan, pemerintah harus bijaksana dalam mengelola keuangan daerah dan negara. Menurutnya, di tengah ketidakpastian dampak ketegangan geopolitik di Timur Tengah, yang mulai memicu respons kebijakan di tingkat daerah, penghematan operasional melalui WFA menjadi langkah yang logis.
“Perlu adanya langkah untuk menjaga anggaran, agar tidak dihamburkan pada hal-hal yang tidak perlu. Jadi rapat-rapat atau aktivitas giat lainnya bisa dialihkan menggunakan sistem WFA. Kita harus bijaksana melihat situasi ini,” tandas Rochim saat memberikan keterangan, Selasa (24/3/2026).
Sementara sektor pendidikan, juga menjadi sorotan utama dalam pandangan politiknya. Dia menyetujui penerapan sekolah daring dengan catatan: sistem ini harus menjadi sarana tambahan untuk memperkuat karakter anak didik yang belakangan ini dinilai mengalami gradasi.
Rochim menyoroti fenomena sosial di mana anak didik mulai kehilangan etika, seperti budaya mencaci maki hingga merendahkan pemimpin atau ulil amri.
“WFA atau Sekolah Daring diperlukan sebagai tambahan pelajaran agar anak didik kita tetap terkontrol. Kita ingin ilmu dan iman benar-benar terserap dan dipraktikkan hingga menjadi kebiasaan. Ingat, Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu,” jelasnya.
Meski mendukung sekolah daring bagi siswa, Rochim mengingatkan, interaksi fisik tetap tidak tergantikan. Ia menggarisbawahi pentingnya kombinasi antara belajar di rumah dan tatap muka untuk aspek psikomotorik siswa.
“Selain itu, beberapa poin krusial yang harus tetap dijaga. Di antaranya Aktivitas Fisik yaitu olahraga dan ketangkasan bela diri untuk kesehatan. Kemudian soal Interaksi Interaktif yang menekankan komunikasi langsung antara guru dan murid dalam sesi praktik. Serta memastikan program Makan Bergizi Gratis tetap berjalan meski siswa belajar dari rumah,” ungkapnya.
Sedangkan terkait teknis pemberian gizi atau MBG bagi siswa yang menjalankan sekolah daring, Rochim menyebut, jika hal tersebut akan dikelola oleh satuan khusus.
“Nanti teknisnya diatur oleh Satgas Makan Bergizi Gratis dan Korwil MBG. Kami di DPRD Kabupaten Kudus fungsinya adalah melakukan evaluasi dan pengawasan ketat agar asupan gizi, ilmu, dan iman yang baik sampai ke anak didik kita,” pungkasnya.(HS)
