DI Kota Semarang, ada satu masa ketika suasana politik mendadak terasa seperti pesawat yang masuk awan tebal. Lampu sabuk pengaman menyala, pramugari meminta duduk tenang, dan penumpang saling melirik.
Penyebabnya bukan cuaca, melainkan kasus hukum tentang dakwaan korupsi pengadaan Chromebook yang sempat menyeret nama Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng. Sejak itu, kata “turbulensi” jadi istilah favorit di ruang diskusi, bukan karena rapat dipindah ke bandara, melainkan karena semua orang merasa sedang berada di ketinggian yang rawan guncangan.
Pertanyaan paling mendasar pun muncul, namun masih di tingkat bisik-bisik lirih: apakah Agustina Wilujeng akan ikut terseret lebih jauh, atau justru aman mendarat tanpa goresan? Inilah wilayah “bisik-bisik tetangga” versi elite, tak tertulis, namun massif.
Menariknya, turbulensi ini tidak selalu terasa di luar kokpit. Di media sosial, topik yang ramai justru soal hydrant. Ya, hydrant, pipa merah penyalur air yang biasanya dicari saat ada kebakaran, berfungsi sebagai penyuplai air untuk pemadaman.
Warganet lebih sibuk bertanya siapa yang bertanggung jawab atas hydrant yang tak berfungsi, dibanding mengulik pasal-pasal hukum yang tebal dan membingungkan. Ini bukan karena warga apatis. Ini karena api lebih dekat dari pasal, dan air lebih penting daripada spekulasi.
Di satu sisi, birokrasi dan politisi sibuk membaca tanda-tanda. Kalimat dipilih lebih hati-hati. Di sisi lain, warga biasa ingin hidup berjalan normal. Jalan tidak banjir, sampah diangkut, layanan cepat, dan hydrant siap pakai. Bagi mereka, wali kota aman atau tidak adalah urusan pengadilan. Urusan mereka, ya hidup hari ini.
Kasus Chromebook sendiri berada di wilayah hukum yang prosesnya berjalan sesuai mekanisme. Ada dakwaan, ada penyelidikan, ada klarifikasi. Nama Agustina Wilujeng disebut dalam pusaran pemberitaan, namun status hukumnya menjadi hal yang harus dijelaskan secara presisi.
Dalam negara hukum, menyebut nama bukan berarti menyimpulkan nasib. Di titik ini, publik paham bahwa hukum bekerja dengan tahapan, sementara gosip bekerja dengan kecepatan cahaya.
Lucunya, semakin sedikit informasi resmi yang bisa dikunyah, semakin kreatif tafsir berkembang. Ada yang membaca raut wajah di foto pemberitaan, ada yang menilai dari pilihan warna baju, ada pula yang menakar aman-tidaknya posisi wali kota dari seberapa sering ia turun ke lapangan. Padahal, kriteria itu lebih cocok untuk menilai cuaca daripada nasib hukum seseorang.
Sementara itu, Agustina Wilujeng tetap menjalankan agenda pemerintahan. Hadir di acara, memberi pernyataan, menyalurkan bantuan, dan sesekali tersenyum di depan kamera.
Apakah ini tanda kepercayaan diri atau sekadar kewajiban jabatan? Jawabannya tergantung siapa yang ditanya. Bagi pendukung, ini bukti ketenangan. Bagi pengamat politik, ini strategi. Bagi warga, ini rutinitas yang memang seharusnya terjadi.
Ada ironi yang sulit diabaikan. Ketika elite sibuk menghitung risiko politik, warga justru menuntut hal-hal yang sangat membumi. Hydrant berfungsi, layanan cepat, jalan aman. Mereka tidak menolak pembahasan hukum, hanya saja prioritas mereka berbeda. Politik boleh turbulen, asal dapur tetap ngebul dan kota tidak terbakar secara harfiah.
Model komunikasi publik pun diuji. Di tengah isu besar, pemerintah daerah dituntut tetap fokus pada layanan. Setiap gangguan kecil bisa dibaca sebagai sinyal besar. Setiap keterlambatan bisa ditafsirkan sebagai dampak kasus. Inilah beban tambahan yang tidak tertulis di SK pelantikan: menjaga ritme kota tetap stabil ketika rumor berseliweran.
Apakah posisi wali kota terancam? Secara hukum, jawabannya berada di tangan proses yang berjalan. Secara politik, ancaman sering kali hadir bahkan sebelum palu diketuk.
Namun, sejarah mengajarkan satu hal: tidak semua turbulensi berakhir dengan pendaratan darurat. Banyak pesawat yang hanya berguncang sebentar, lalu kembali mulus, meski penumpangnya masih deg-degan.
Di titik ini, publik sebenarnya lebih dewasa daripada yang sering diasumsikan. Mereka bisa membedakan gosip dan fakta, meski tetap gemar membicarakan keduanya.
Mereka tahu bahwa hukum butuh waktu, dan pemerintahan butuh kerja nyata. Karena itu, perhatian pada hydrant bukan pengalihan, melainkan penanda kebutuhan yang mendesak.
Kota Semarang memang sedang berada di ketinggian tertentu, dengan awan tebal bernama kasus Chromebook. Di dalam kabin, elite politik saling berbisik. Di luar, warga memastikan sabuk pengaman layanan publik terpasang rapi.
Apakah wali kota akan mendarat dengan aman? Jawabannya akan datang sesuai jadwal, bukan sesuai gosip.
Sampai saat itu, semoga pilot tetap fokus, pramugari tetap ramah, dan hydrant—tolong—tetap berisi air. Karena dalam kota yang baik, api seharusnya padam lebih cepat daripada rumor.(Tulisan ini disempurnakan oleh AI-HS)
