ADA satu hukum alam yang jarang dibahas dalam pidato kenegaraan, tetapi diam-diam paling jujur: wong mangan kudu ngising, wong ngombe kudu nguyuh (manusia makan maka harus buang air besar, manusia minum maka harus kencing). Sederhana, jelas, dan tidak bisa ditawar.
Kalau proses itu terhambat, tubuh langsung protes. Perut kembung, kepala pusing, dan suasana hati berubah menjadi lebih sensitif.
Anehnya, hukum yang begitu sederhana ini sering tidak dipakai sebagai bahan renungan dalam urusan lain, termasuk urusan kekuasaan.
Padahal logikanya mirip.
Lebaran selalu datang dengan dua hal pasti: maaf dan makanan. Setelah sebulan berpuasa, banyak orang merasa punya “utang makan” yang harus dibayar lunas dalam waktu singkat. Ketupat diserbu, opor disendok berulang, sambal goreng kentang diperlakukan seperti teman lama yang baru bertemu lagi.
Hari pertama masih terasa wajar. Hari kedua mulai berat. Hari ketiga, sebagian orang mulai mencari obat maag sambil mencari referensi kesehatan.
Tubuh sebenarnya sudah memberi sinyal. Pencernaan punya kapasitas, ada batas yang tidak boleh dilewati. Jika terlalu dipaksa, sistem akan kacau.
Namun manusia sering merasa lebih pintar dari tubuhnya sendiri.
Dalam banyak ajaran agama, konsep keseimbangan ini sudah lama diajarkan. Rezeki yang diterima tidak berhenti di tangan sendiri. Ada kewajiban berbagi, ada anjuran beramal. Tujuannya jelas: membersihkan harta, menjaga keseimbangan, dan menghindari penyakit—baik yang terlihat maupun yang tidak.
Logikanya sederhana. Apa yang masuk harus diimbangi dengan apa yang keluar. Jika semua ditahan, sistem akan terganggu.
Konsep ini sebenarnya tidak berhenti di soal makan atau harta. Ia bisa diperluas ke banyak hal, termasuk kekuasaan.
Kekuasaan, pada dasarnya, adalah bentuk “asupan” dalam kehidupan sosial. Ia memberi akses, pengaruh, dan kesempatan. Namun seperti makanan, kekuasaan juga punya batas aman.
Jika dikonsumsi dengan wajar, ia bisa menyehatkan sistem. Keputusan berjalan baik, pelayanan publik lancar, dan kepercayaan masyarakat terjaga.
Namun jika ditimbun tanpa kontrol, efeknya tidak kalah serius dari sembelit akut.
Tamak dalam kekuasaan sering dimulai dari hal kecil. Sedikit fasilitas tambahan, sedikit keuntungan pribadi, sedikit kompromi yang dianggap tidak masalah. Lama-lama, semua itu menumpuk.
Dan seperti tubuh yang kelebihan asupan, sistem akhirnya tidak mampu menampung.
Di titik inilah masalah hukum mulai muncul. Ketika kekuasaan tidak lagi dilihat sebagai amanat, melainkan sebagai sumber keuntungan, arah perjalanan berubah. Dari melayani menjadi mengambil. Dari tanggung jawab menjadi peluang.
Banyak kasus korupsi yang muncul dengan pola serupa. Awalnya kecil, lalu membesar, hingga akhirnya tidak bisa disembunyikan lagi.
Ironinya, pelaku sering kali adalah orang-orang yang paham aturan. Mereka tahu batasnya, tetapi memilih melampauinya.
Mirip orang yang tahu perutnya sudah penuh, tetapi tetap menambah satu sendok opor “biar tidak rugi”.
Perbandingan ini memang terdengar sederhana, bahkan sedikit lucu. Namun justru di situlah letak pelajarannya. Tubuh manusia sudah memberi contoh paling dasar tentang keseimbangan. Jika diabaikan, konsekuensinya langsung terasa.
Dalam konteks kekuasaan, konsekuensinya mungkin tidak langsung. Ia datang pelan-pelan, tetapi dampaknya jauh lebih besar. Bukan sekadar perut kembung, tetapi bisa berujung pada masalah hukum, kehilangan jabatan, hingga rusaknya kepercayaan publik.
Dan kepercayaan, sekali hilang, sulit dikembalikan. Apalagi jika harus berperkara dengan hukum dan berakhir mendekam di dalam sel penjara.
Lebaran seharusnya menjadi momen refleksi. Bukan hanya soal hubungan antarindividu, tetapi juga hubungan dengan diri sendiri. Apakah selama ini kita sudah menjaga keseimbangan? Apakah ada hal yang terlalu berlebihan?
Bagi pejabat publik, pertanyaan ini menjadi lebih penting. Kekuasaan yang dipegang bukan milik pribadi. Ia adalah titipan yang harus dijaga.
Jika digunakan dengan bijak, ia bisa membawa banyak manfaat. Namun jika disalahgunakan, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh satu orang, tetapi oleh banyak orang.
Jaga pola makan, agar tubuh tetap sehat. Jaga pola kekuasaan, agar hidup tetap aman. Jangan menahan yang seharusnya dilepas, dan jangan mengambil yang bukan haknya.
Dalam urusan makan, tubuh akan memberi peringatan. Dalam urusan kekuasaan, peringatannya datang dalam bentuk lain: kritik publik, sorotan media, hingga proses hukum.
Semua itu adalah cara sistem mengembalikan keseimbangan. Dan pada akhirnya hidup memang soal keseimbangan.
Makan secukupnya, bekerja dengan jujur, dan berkuasa dengan sadar diri. Jika semua itu dijaga, tubuh sehat, hati tenang, dan hidup berjalan lebih ringan.
Karena dalam hukum alam yang paling sederhana sekalipun, selalu ada pesan yang jelas: apa yang masuk harus dikelola dengan baik, dan apa yang berlebihan harus dikeluarkan.
Jika tidak, yang awalnya nikmat bisa berubah menjadi masalah.
Dan tidak semua masalah bisa diselesaikan hanya dengan minum obat.(Tulisan ini disempurnakan oleh AI-HS)
