HALO PEKALONGAN – Wali Kota Pekalongan, Achmad Afzan Arslan Djunaid atau mengakui adanya dampak signifikan, akibat pemangkasan anggaran Transfer dari Pemerintah Pusat ke Daerah, pada awal 2026 ini.
Kondisi tersebut dirasakan hampir seluruh kepala daerah di Indonesia, termasuk Kota Pekalongan, sementara beban Pemkot meningkat antara lain akibat berbagai bencana alam.
Hal itu disampaikan usai kegiatan penandatanganan naskah kesepakatan bersama pengelolaan sampah lintas daerah, antara Pemerintah Kabupaten Pekalongan, Pemerintah Kota Pekalongan, Pemerintah Kabupaten Pemalang, dan Pemerintah Kabupaten Batang, yang digelar di Hotel Aston Syariah Kota Pekalongan, belum lama ini.
“Kita ini sebetulnya masih galau. Kepala daerah semuanya galau. Galau dalam arti TKD berkurang secara signifikan,” kata Achmad Afzan Arslan Djunaid, seperti dirilis pekalongankota.go.id.
Menurutnya, penurunan TKD terjadi bersamaan dengan situasi nasional yang tidak ringan.
Memasuki awal 2026, banyak daerah di Indonesia dilanda bencana, mulai dari banjir bandang, longsor, banjir akibat curah hujan tinggi, hingga rob.
Kota Pekalongan sendiri juga masih menghadapi cuaca ekstrem yang berpotensi memicu bencana lanjutan.
Meski demikian, dia menegaskan bahwa Pemerintah Kota Pekalongan tetap berkomitmen menjaga pelayanan publik sebagai prioritas utama.
Berbagai persoalan mendasar seperti penanganan sampah dan kebencanaan, menurutnya, tidak bisa ditunda meskipun anggaran terbatas.
“Fokus kita terhadap pelayanan masyarakat dan kondisi-kondisi yang belum terselesaikan tetap kita komitmenkan. Masalah sampah dan bencana mau tidak mau harus kita selesaikan,” tegasnya.
Ia menambahkan, dampak pengurangan TKD memang lebih terasa pada pembangunan fisik, terutama pascabencana yang menyebabkan kerusakan infrastruktur seperti jalan.
Namun, Pemkot Pekalongan terus menjalin komunikasi intensif dengan Pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi.
“Alhamdulillah komunikasi dengan kementerian berjalan lancar. Dari deputi, dirjen, sampai Pak Menteri sudah langsung cek ke lokasi,” ungkapnya.
Ia berharap komunikasi tersebut membuahkan hasil positif, khususnya untuk penanganan banjir di Kota Pekalongan, terutama di wilayah Sungai Bremi dan Sungai Meduri.
Sementara itu, untuk sektor pelayanan dasar seperti Universal Health Coverage (UHC), bantuan sosial, dan program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), Wali Kota memastikan tidak ada penghapusan meskipun kondisi fiskal daerah sedang tertekan.
“Kalau untuk hal-hal lain, seperti pelayanan masyarakat, UHC, bantuan sosial, dan RTLH, semuanya tidak kita hapus itu di Kota Pekalongan,” kata dia. (HS-08)
