HALO SEMARANG – Pemprov Jateng akan melanjutkan Program Satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Satu Desa Dampingan pada 2022, untuk menurunkan angka kemiskinan secara bertahap di 83 desa.
Hal itu disampaikan Wakil Gubernur Jateng Taj Yasin Maimoen, setelah Rapat Evaluasi dan Koordinasi Desa Dampingan th 2022, di Grhadhika Bhakti Praja, Jumat (4/3/2022).
Taj Yasin Maimoen menilai pelaksanaan program tersebut pada 2021 sudah berjalan bagus. Sejumlah desa yang sebelumnya masuk zona merah kemiskinan, dapat beralih ke zona kuning.
“Kalau kita bicara tingkat efektif, ya kemarin itu kita bisa melihat dari sekian kabupaten di desa dampingan di 2021. Di era pandemi saja, kita bisa entaskan 25 desa, yang awalnya merah menjadi kuning. Kita bisa mengevaluasi dari 19 desa dampingan kita yang saat itu kuning, saat ini jadi hijau. Ini adalah sebuah potensi yang bagus,” kata dia, seperti dirilis Jatengprov.go.id.
Gus Yasin, menambahkan pada 2022, pihaknya akan lebih mempertajam program, agar pengentasan kemiskinan bisa lebih efektif. Pemprov Jateng akan didukung Komite Ekonomi Kreatif (Komekraf) Jawa Tengah, mengoptimalkan program ini
“Saat ini juga saya ikutkan Komekraf untuk mendampingi. Jadi para teman Komekraf ekonomi kreatif ini saya berharap bisa mewarnai di desa-desa dampingan. Ada sebanyak 83 desa dampingan tersebut,” sambungnya.
Gus Yasin menilai keberadaan Komekraf amat penting bagi desa yang memiliki potensi kreatif untuk dikembangkan. Dia menceritakan, beberapa waktu lalu melakukan kunjungan dan peresmian di salah satu UKM sektor obat tradisional dan kecantikan. Di UKM itu ternyata telah terbangun marketplace yang bermanfaat. Termasuk, menyediakan lapangan pekerjaan seperti tenaga pemasar.
Harapannya, Komekraf bisa menemukan desa-desa berpotensi sehingga akan menyediakan lapangan kerja. Sebab tidak sedikit UKM yang saat ini sedang tumbuh ternyata memiliki kendala, baik itu pemasaran hingga kendala komunikasi.
“Nah ini nanti dari desa-desa dampingan mungkin bisa menemukan hal baru yang bisa kita link (koneksikan) ke para pelaku UKM yang ada di Jawa Tengah. Saat ini kerjanya tidak harus dekat,” ujarnya.
Dari Komekraf, lanjutnya, akan melakukan pemantaua ke 83 desa dampingan lebih dulu. Kemudian dilakukan assessment. Jika ada potensi, maka akan didorong. Sehingga desa dampingan nantinya tidak melulu membantu bangunan atau infrastruktur, tapi juga mendorong ekonomi kreatif.
“Saya berharap nanti bantuan kita bukan bersifat bangunan saja, infrastruktur saja, tetapi bagaimana membuat ekonomi kreatif, masyarakat memiliki potensi income yang kontinyu, yang terus. Itu yang penting,” ucapnya.
Dalam paparannya, Gus Yasin membeberkan, pada 2022, desa dampingan OPD Jateng sebanyak 83 desa. Rinciannya ada 72 desa dampingan baru dan 11 desa lanjutan pada 2021.
Desa itu berada di 15 kabupaten, yaitu Banjarnegara, Banyumas, Blora, Brebes, Demak, Grobogan, Kebumen, Klaten, Magelang, Pemalang, Purbalingga, Purworejo, Rembang, Sragen, dan Wonosobo.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Tengah, Sumarno menambahkan pengurangan kemiskinan nantinya tidak hanya soal membantu infrastruktur seperti bantuan rumah tidak layak huni (RTLH), jamban, listrik, dan lainnya.
“Kita juga ke depan inginnya bicara masalah stunting. Karena desa miskin biasanya juga ada stunting. Di desa yang kita dampingi juga potensinya apa yang ada di sana. Apakah ada potensi ekonomi kreatif. Ada assessment dulu, ada potensi tidak. Nanti kita kembangkan ke sana,” kata Sumarno. (HS-08)
