HALO SEMARANG – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, meresmikan sebanyak 166 Sekolah Rakyat yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia. Peresmian dipusatkan di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Regional IV Kalimantan, Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Senin (12/1/2026). Dari total tersebut, 14 Sekolah Rakyat berada di Provinsi Jawa Tengah.
Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, Imam Maskur, mengatakan 14 Sekolah Rakyat di Jawa Tengah tersebar di 13 kabupaten/kota dan merupakan sekolah rintisan yang telah beroperasi sejak Juli hingga September 2025.
“Total ada 1.275 anak didik yang belajar di 14 Sekolah Rakyat tersebut, mulai dari jenjang SD, SMP, hingga SMA. Alhamdulillah, seluruhnya diasramakan dan anak-anaknya betah,” ujar Imam saat ditemui di lokasi peresmian.
Sekolah-sekolah tersebut tersebar di sejumlah daerah, di antaranya Kabupaten Pati, Banyumas, Temanggung, Wonosobo, Sragen, Jepara, Magelang, Banjarnegara, Kebumen, Blora, serta Kota Semarang dan Kota Surakarta.
Imam menambahkan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus berupaya menambah jumlah Sekolah Rakyat pada tahun 2026 melalui kolaborasi dengan pemerintah kabupaten/kota. Setidaknya empat daerah telah diproyeksikan membangun Sekolah Rakyat baru, yakni Kabupaten Cilacap, Brebes, Sukoharjo, dan Rembang. Keempatnya ditargetkan mulai menerima peserta didik pada tahun ajaran 2026/2027.
Lebih lanjut, Imam menjelaskan bahwa sesuai arahan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, program Sekolah Rakyat tidak hanya berfokus pada pendidikan anak, tetapi juga menyasar pemberdayaan keluarga peserta didik.
“Pemerintah tidak hanya menyekolahkan anak-anak dari keluarga miskin desil 1 dan desil 2, tetapi juga melakukan intervensi kepada keluarganya agar bisa berdaya,” jelasnya.
Ia mencontohkan, jika keluarga siswa memiliki rumah tidak layak huni, maka akan diperbaiki. Begitu pula keluarga yang belum memiliki akses listrik, air bersih, atau jamban sehat akan difasilitasi melalui program lintas sektor.
“Anak-anaknya disekolahkan, keluarganya diberdayakan. Kami dari Dinsos juga memberikan bantuan usaha ekonomi produktif agar keluarga bisa bangkit secara mandiri,” paparnya.
Sebelumnya, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan bahwa keberadaan Sekolah Rakyat sangat relevan dalam upaya menekan angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrem di Jawa Tengah. Saat ini, selain 14 Sekolah Rakyat rintisan, Pemprov Jateng juga memiliki SMK Jateng di Semarang, Pati, dan Purbalingga.
“Ini adalah bukti hadirnya negara untuk menyejahterakan masyarakat. Di Jawa Tengah, Sekolah Rakyat sangat tepat karena selain mereduksi kemiskinan ekstrem, juga memperkuat pendidikan vokasi seiring dengan proyeksi investasi padat karya,” ujar Luthfi beberapa waktu lalu.
Penerapan sistem boarding school di Sekolah Rakyat dinilai menjadi nilai tambah dalam pembentukan karakter peserta didik. Melalui kehidupan asrama, anak-anak dibiasakan hidup mandiri, disiplin, serta dibekali pendidikan moral, perilaku, dan mental sebagai fondasi kepribadian di masa depan.(HS)
