HALO SEMARANG – Sejumlah profesor Universitas Negeri Semarang (Unnes) merasa resah dan tidak nyaman atas polemik yang terjadu di Unnes belakangan ini. Hal itu mengakibatkan kondisi civitas akademik di Unnes tidak kondusif.
Polemik paling menonjol, pertama, berkaitan dengan isu atau tuduhan plagiat yang menyandung orang nomor satu di kampus tersebut. Kedua, kasus Pembebasan Sementara dari Tugas Jabatan Dosen atas nama, Dr Sucipto Hadi Purnomo, dosen Fakultas Bahasa dan Seni Unnes yang ditandatangani langsung oleh Rektor Unnes Prof Dr Fathur Rokhman.
Menyikapi persoalan ini, sejumlah profesor menyampaikan beberapa poin untuk mencermati dinamika akhir-akhir ini di Unnes. Seruan tersebut di antaranya keprihatinan atas perkembangan pemberitaan yang menyangkut persoalan integritas akademik.
Sikap politik tertanggal, 24 Februari 2020 ini ditanda tangani 11 profesor di Unnes, di antaranya Prof Dr Etty Soesilowati, MSi.
Ketika dikonfirmasi, Prof Dr Etty Soesilowati membenarkan terkait seruan moral tersebut. Dia menilai polemik yang terjadi di Unnes belakangan ini meresahkan civitas akademik.
“Sebagai profesional, kami mengimbau kepada teman-teman supaya profesional. Jadi, artinya pemberitaan (terkait polemik di Unnes-red) luar biasa. Ini menyangkut murwah profesor. Itu aja, mendudukkan persoalan sebagaimana mestinya. Kami mengimbau untuk para pemegang otoritas atau kewenangan, segera menyelesaikan apapun hasilnya biar civitas akademika bekerja dengan nyaman,” ungkapnya, Selasa (25/2/2020).
Dia mengungkapkan, bahwa persoalan yang terjadi di Unnes berdampak terhadap kondusivitas kampus.
“Sangat resah dan tidak nyaman. Ini murwah lembaga hancur. Reputasi lembaga yang kita bangun, jadi jelek. Marwah guru besarnya hancur juga,” imbuhnya.
Dia meminta agar para pemegang kebijakan di Unnes tidak mencampurkan urusan pribadi dengan urusan kelembagaan. Pihaknya juga berharap pihak berwenang segera memberikan kejelasan kepada masyarakat.
“Kepastian jelas dibutuhkan. Selama ini kan mengambang, tidak jelas. Sehingga terus terang, kami sebagai civitas akademika, dalam hal ini guru besar merasa resah. Dalam bekerja tidak nyaman juga. Termasuk mahasiswa dan alumni,” katanya.
Menanggapi terkait kasus Dr Sucipto Hadi Purnomo, Etty menyayangkan permasalahan tersebut tidak diselesaikan dengan baik.
“Sebagai kolega, dia termasuk civitas akademika kita. Di situ memang rektor berwenang. Tapi prosedurnya, mestinya senat ada komisi etika. Silakan semua prosedurnya dibawa ke situ. Enak kalau prosedural. Selama ini, ya maaf, Senat kurang berperan. Majelis profesor juga mandul,” katanya.
Sebagai salah satu anggota majelis profesor, Etty merasa tidak enak dan tidak nyaman. Tidak sesuai dengan fungsinya sebagai pemberi pertimbangan.
“Senat harusnya memberi pertimbangan, karena di situ ada komisi-komisi. Itu tidak difungsikan. Sehingga permasalahan itu liar. Ini yang saya merasa apa yang kita bangun, reputasinya hancur,” lanjutnya.
Sementara itu, Kepala Humas Unnes, Muhammad Burhanudin ketika dikonfirmasi terkait seruan moral para prefesor tersebut menjelaskan, bahwa Unnes baik-baik saja.
“Kami tenang-tenang saja, (Unnes-red) kondusif. Mahasiswa sedang libur, karena semester pendek. Terkait itu, kami mendapat kiriman dari majelis profesor bahwa itu bukan dari majelis profesor, tapi dari beberapa profesor. Jadi ketua majelis profesor, saya nyatakan tidak mengatakan seruan itu,” terangnya.
Burhanudin menegaskan bahwa seruan moral tersebut dikeluarkan oleh beberapa profesor. “Bukan dari ketua majelis profesor. Bahkan ada profesor yang keberatan karena namanya dicatut,” katanya.(HS)