HALO SALATIGA – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Tengah, Sumarno meminta kepada perguruan tinggi di wilayahnya, agar ikut terlibat mengatasi problem-problem di daerah.
Hal itu disampaikan saat menjadi pembicara dalam acara bertajuk “Penguatan Strategi: Dream Team & Renstra yang Visioner”, yang diselenggarakan oleh Fakultas Teknik Universitas Sebelas Maret (UNS), Jumat (4/7/2025) di Salatiga.
Sumarno mangatakan pemerintah tidak bisa berdiri sendiri dalam menjawab tantangan zaman, butuh dukungan dan kolaborasi dengan berbagai pihak untuk menyelesaikan persoalan-persoalan daerah.
“Kita perlu kolaborasi dan dukungan dari stakeholder, terutama dari akademisi. Masukan, ide, dan gagasan dari teman-teman kampus ini sangat kami butuhkan,” ujar Sumarno.
Ia juga menekankan pentingnya kerja sama tematik yang spesifik, agar kontribusi kampus bisa langsung menyasar problem nyata di Jawa Tengah.
“Banyak persoalan riil yang dihadapi: soal pangan, industri, air baku, kerusakan lingkungan, sampai soal sampah. Ini bukan sekadar kerja sama, tapi bentuk permintaan tolong kami supaya teman-teman akademisi ikut menyelesaikan program-program ini,” lanjutnya.
Sementara itu, Dekan Fakultas Teknis UNS, Wahyudi Sutopo menegaskan forum ini merupakan kelanjutan konkret dari nota kesepahaman antara UNS dan Pemprov Jateng yang telah diteken 17 Maret 2025 lalu.
“FT UNS mendapat mandat dari kerja sama itu, salah satunya untuk mendukung pengembangan kawasan Rawa Pening sebagai pengendali banjir dan pendukung wisata aglomerasi Borobudur. Kami telah mengusulkan program konkret dan akan diskusikan lebih lanjut untuk pelaksanaan lapangan,” katanya.
Ia juga menyampaikan FT UNS akan menerjunkan tim dari berbagai prodi untuk ikut terlibat dalam evaluasi rumah layak huni di wilayah Jateng.
Selain itu, fakultas juga menaruh perhatian besar terhadap isu aglomerasi transportasi berbasis listrik dan energi baru terbarukan sebagai langkah menurunkan emisi karbon.
“Berbagai persoalan ini tidak bisa selesai sendiri. Kita harus duduk bareng dengan Pemprov, termasuk dengan Bappeda, agar pengerjaan program bisa masuk ke dalam perencanaan pembangunan daerah secara sistemik,” tambahnya. (HS-08)
