HALO SEMARANG – Kalangan DPR memberikan aspresiasi pada Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut (Danpuspomal) Laksamana Muda TNI Samista, yang telah menetapkan tiga anggotanya sebagai tersangka pembunuhan bos rental.
Sementara untuk Polri, sebagian legislator menyampaikan keprihatinan, seraya meminta Polri lebih cepat tanggap jika dimintai bantuan oleh masyarakat.
Anggota Komisi I DPR RI, Oleh Soleh mengapresiasi gerak cepat Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut (Danpuspomal) Laksamana Muda TNI Samista, yang telah menetapkan tiga anggotanya sebagai tersangka pembunuhan bos rental.
Tiga anggota anggota TNI Angkatan Laut (AL) itu diduga terlibat dalam penembakan bos rental mobil berinisial IAR di Rest Area KM 45 Tol Tangerang-Merak, Kamis (2/1/2024) lalu.
Menurutnya, penetapan tersangka itu, sebagai bentuk ketegasan TNI terhadap anggotanya yang melanggar.
Tiga anggota TNI AL itu, yakni Sertu AA, Sertu RH, dan Kelasi Kepala BA. Mereka berasal dari Kopaska Armada I dan satu orang lainnya dari KRI Bontang. Saat ini, ketiga tersangka tersebut ditahan di Puspomal.
Oleh Soleh mengatakan, penetapan tersangka tiga anggota TNI itu, sudah didasari dengan bukti-bukti kuat, dalam kasus pembunuhan bos rental yang bernama Ilyas Abdurrahman di rest area Tol Tangerang-Merak, Kamis (2/1/2025).
“Kami apresiasi langkah TNI yang telah menetapkan tiga tersangka. Penetapan tersangka itu langkah yang tepat,” terang Oleh Soleh, seperti dirilis dpr.go.id, baru-baru ini.
Menurut dia, penetapan tersangka itu juga sebagai bentuk ketegasan TNI terhadap anggotanya yang melanggar aturan.
Jadi, anggota yang bersalah memang harus ditindak tegas dan tidak boleh dilindungi.
“Jangan sampai karena anggota, kemudian dilindungi dan dibela membabi-buta. Anggota yang salah harus ditindak tegas,” ungkap Oleh Soleh.
Legislator Jabar XI itu menegaskan, anggota TNI harus menjaga martabat dan nama baik korpsnya.
Jika menghadapi masalah di tengah masyarakat, mereka tidak boleh semena-mena. Apalagi, sampai menggunakan senjata api dan mencelakai masyarakat.
“Jelas itu tindakan yang semena-mena dan membahayakan masyarakat. Karena TNI memiliki senjata,” ungkap Politisi Fraksi PKB ini.
Politisi kelahiran Tasikmalaya itu, juga menegaskan bahwa senjata api yang dipegang TNI, adalah hasil dari uang rakyat.
Senjata itu dibeli dengan uang rakyat. Maka anggota TNI tidak boleh sembarangan menggunakan senjata tersebut.
Polda Banten telah menetapkan empat tersangka penggelapan mobil milik bos rental.
Dua di antaranya masih masuk daftar pencarian orang (DPO). Pertama, AS (29) yang berperan sebagai pihak yang melakukan penggelapan mobil Honda Brio milik korban dengan cara menyewa kendaraan tersebut dan setelah mobil dikuasai selanjutnya mobil diserahkan kepada IH (DPO) untuk dijual.
Selanjutnya, tersangka IS (39) yang berperan menjual mobil Honda Brio milik korban kepada saudara AA dan saudara BA. Berikutnya tersangka IH (DPO) berperan menyuruh tersangka AS untuk melakukan penggelapan mobil dengan cara melakukan sewa kendaraan di Makmur Jaya Rental Mobil.

Prihatin
Sementara itu Jazuli Juwaini, juga anggota Komisi I DPR RI, justru menyampaikan keprihatinannya atas peristiwa penembakan yang menewaskan seorang pemilik usaha rental mobil, di Rest Area KM 45 Tol Tangerang-Merak itu. Insiden tersebut terjadi saat korban tengah mengejar pelaku pencurian mobil rentalnya.
Jazuli mengungkapkan keprihatinan, karena sebelumnya korban telah meminta bantuan kepada Polsek Cinangka, Serang, untuk mendapatkan pendampingan dalam pengejaran pelaku.
Namun permintaan tersebut justru tidak mendapatkan respons yang memadai dari pihak kepolisian.
“Aparat kepolisian seharusnya tanggap dan cepat merespons pengaduan tindak kejahatan. Pelayanan harus diutamakan kepada siapa pun yang melaporkan peristiwa kejahatan sehingga polisi bisa hadir melakukan tindakan hukum yang terukur dan memberikan rasa aman kepada masyarakat,” kata Jazuli.
Jazuli menegaskan bahwa dalam situasi darurat seperti kasus ini, aparat tidak boleh terpaku pada prosedur normal.
Menurutnya, respons cepat dan pendampingan dari kepolisian dapat mencegah terjadinya korban jiwa dalam penanganan tindak kejahatan.
“Polisi harus mampu membaca situasi darurat dan bertindak dengan cepat, sehingga peristiwa seperti ini tidak berujung pada tragedi,” kata politisi Fraksi PKS tersebut.
Ia juga berharap kejadian ini menjadi pelajaran berharga bagi aparat penegak hukum, untuk lebih sigap dan tanggap dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Dengan demikian, tindak kejahatan dapat dicegah dan ditangani tanpa adanya korban jiwa.
Sebaliknya, Jazuli juga mengimbau masyarakat untuk tidak ragu melaporkan tindak kejahatan kepada aparat kepolisian dan menghindari tindakan main hakim sendiri.
“Kita ingin seluruh masyarakat merasa terlindungi dan aman dengan kehadiran aparat kepolisian. Oleh karena itu, aparat harus senantiasa sigap dan tanggap dalam melayani masyarakat serta memberantas kejahatan,” kata Jazuli. (HS-08)