HALO BLORA – Pemkab Blora segera memintakan izin pengelolaan 4.134 sumur minyak tua ke Gubernur Jateng, untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah yang berbatasan dengan Jawa Timur tersebut.
Pengajuan izin ini untuk menindaklanjuti keluarnya Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2025 tentang Kerja Sama Pengelolaan Bagian Wilayah Kerja untuk Peningkatan Produksi Minyak dan Gas Bumi.
Hal itu terungkap dalam rapat pembahasan terkait sumur masyarakat di Blora. Rapat digelar Pemkab, di Ruang Pertemuan Setda Blora, dengan dipimpin Bupati Blora, Arief Rohman, baru-baru ini.
Jika pengelolaan dapat dilakukan, maka akan membuka peluang ekonomi baru bagi warga, terkait pengelolaan sumur minyak masyarakat yang tersebar di berbagai desa di wilayah Kabupaten Blora.
Diskemakan Pemkab akan membuka pengelolaan sumur masyarakat melalui tiga unsur pengelola.
Masing-masing adalah Blora Patra Energi (BUMD), Koperasi Blora Migas Energi (Koperasi), dan CV Mataram Connection (UMKM).
Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Blora, Pujarianto, seperti dirilis blorakab.go.id, menyampaikan pihaknya telah melakukan verifikasi awal titik-titik sumur yang akan dimintakan izin ke Gubernur Jawa Tengah.
Total terdapat 4.134 titik sumur di 37 desa yang tersebar di 14 kecamatan yang masuk rekomendasi pengajuan untuk dapat dikelola oleh tiga unsur tersebut (BUMD), Koperasi dan UMKM.
“Setelah diajukan, nantinya akan dibentuk tim gabungan dari Kementerian ESDM, SKK Migas, Pertamina, Kementerian Lingkungan Hidup, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan aparat penegak hukum untuk verifikasi lapangan. Hasilnya akan dituangkan dalam berita acara sebagai dasar pemberian izin pengelolaan,” jelas Puji Ariyanto.
Lapangan Kerja
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Arief Rohman, menegaskan bahwa inisiatif ini diharapkan mampu membuka lapangan kerja luas bagi masyarakat.
“Kalau dari 4.000-an sumur yang kita ajukan, separuhnya disetujui, dan setiap sumur dikerjakan 10 orang, berarti akan ada ribuan tenaga kerja yang terserap. Ini tentu menjadi peluang besar bagi warga kita,” ungkap Bupati.
Terkait isu lingkungan, Bupati Arief memastikan bahwa aspek kelestarian akan menjadi perhatian serius.
“Tim gabungan nanti juga akan melibatkan unsur lingkungan hidup untuk menilai dampak pengelolaan sumur terhadap lingkungan,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Bupati yang akrab dipanggil Mas Arief itu mengajak seluruh unsur mulai dari Forkopimda, BUMD, Koperasi, UMKM, hingga pemerintah desa dan kecamatan untuk memperkuat koordinasi demi menjaga suasana tetap aman dan kondusif.
“Kami minta jajaran TNI/Polri, Danramil, Kapolsek, dan Kepala Desa mengawal proses ini. Semua pihak harus saling berkoordinasi, nanti kepala desa dengan pengelola dalam rangka untuk menjaga situasi tetap kondusif dan aman,” pesannya.
Pemkab Blora berharap, dengan sinergi semua pihak, pengelolaan sumur masyarakat tidak hanya mendukung peningkatan produksi migas, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi lokal yang berkelanjutan, berpihak pada masyarakat, dan tetap menjaga harmoni sosial di daerah. (HS-08).
