HALO PEKALONGAN – Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kota Pekalongan, dari berbagai indikator, saat ini sudah berada di atas rata-rata nasional.
Hal itu disampaikan Kepala Bidang PAUD dan Pendidikan Nonformal (PNF) Dinas Pendidikan Kota Pekalongan, Sherly Imanda Hidayah, di sela-sela mendampingi tim Kemendikdasmen yang melaksanakan verifikasi lapangan, agenda Apresiasi Bunda PAUD Nasional Tahun 2025, di aula Dinas Pendidikan belum lama ini.
“Dari sisi capaian, angka partisipasi anak usia 5–6 tahun yang mengikuti PAUD sudah mencapai 90,58 persen. Artinya, masih ada sekitar 9 persen anak yang belum terlayani, dan ini menjadi fokus kami agar semua anak usia dini dapat memperoleh pendidikan yang layak,” kata dia, seperti dirilis pekalongankota.go.id.
Selain peningkatan partisipasi, dia menuturkan bahwa kualitas lembaga PAUD juga mengalami kemajuan yang signifikan.
Saat ini, 85,71 persen lembaga PAUD telah terakreditasi minimal B, dan 82,70 persen lembaga telah memenuhi indikator PAUD Holistik Integratif (PAUD HI) capaian yang berada di atas rata-rata nasional.
“Kami bersyukur karena secara kualitas, lembaga-lembaga PAUD kita semakin baik. Namun tentu masih ada beberapa aspek yang perlu diperkuat ke depan,” tuturnya.
Meski perkembangan PAUD berjalan positif, sejumlah tantangan masih dihadapi. Dikatakan Sherly, beberapa di antaranya adalah kualifikasi pendidik PAUD yang belum semuanya mencapai jenjang pendidikan S-1 atau belum mengikuti diklat berjenjang dasar dan lanjutan.
Selain itu, masih ditemukan keterbatasan sarana prasarana, daya tampung lembaga, dan tingkat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya PAUD yang belum merata.
“Kesejahteraan pendidik PAUD juga menjadi perhatian. Kami terus berupaya agar tenaga pendidik mendapatkan peningkatan kapasitas sekaligus kesejahteraan yang lebih layak,” katanya.
Ia menerangkan, dalam menghadapi berbagai tantangan tersebut, kolaborasi menjadi kunci.
Pemerintah Kota Pekalongan bersama Bunda PAUD Kota Pekalongan secara aktif melibatkan berbagai pihak untuk mendukung kemajuan PAUD.
“Kami tidak berjalan sendiri. Kami bekerja sama dengan banyak pihak, mulai dari OPD terkait, perbankan, rumah sakit, hingga sektor swasta seperti toko retail modern (Alfamart). Selain itu, dukungan dari organisasi masyarakat seperti Aisyiyah, Muslimat NU, Himpaudi, IGTKI, dan K3TK juga sangat besar,” terangnya.
Kolaborasi ini tidak hanya dalam bentuk pendanaan atau bantuan sarana, tetapi juga pelatihan peningkatan kapasitas guru, pendampingan lembaga PAUD, hingga kegiatan sosial yang berorientasi pada kesejahteraan anak usia dini.
Sebagai bagian dari inovasi daerah, pihaknya juga tengah mengembangkan program jaring Anak Usia Dini (Jaring AUD) yang mendukung kebijakan Wajib Belajar 13 Tahun.
“Program ini sedang kami proses dalam bentuk Surat Keputusan (SK). Melalui peran Bunda PAUD di tingkat kecamatan dan kelurahan, kami mensosialisasikan pentingnya wajib PAUD kepada masyarakat. Kami juga menggandeng posyandu untuk mendata anak-anak yang belum masuk PAUD dan mendorong mereka agar segera terlibat dalam pendidikan anak usia dini,” paparnya.
Melalui sinergi antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan lembaga pendidikan, diharapkan seluruh anak usia dini dapat memperoleh pendidikan yang menyenangkan dan membentuk fondasi karakter sejak awal. (HS-08)
