HALO SEMARANG – Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam) Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan bahwa pemerintah tidak memiliki rencana, untuk melakukan penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM), baik subsidi maupun non-subsidi, dalam waktu dekat.
Pernyataan ini sekaligus menepis isu yang beredar di masyarakat terkait kabar kenaikan harga BBM yang disebut akan berlaku mulai 1 April 2026.
“Barusan tadi sudah diumumkan oleh Menteri Sekretaris Negara mewakili pihak pemerintah, bahwa pihak pemerintah belum berencana melakukan penyesuaian harga BBM subsidi maupun BBM non-subsidi yang adanya isu beredar di tengah masyarakat akan ada penyesuaian di tanggal 1 April besok,” ujar Dasco dalam konferensi pers di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Selasa (31/3/2026).
Dasco menyampaikan bahwa kepastian ini didapat setelah adanya komunikasi intensif antara DPR RI dengan pihak pemerintah.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, mewakili pemerintah pun telah secara resmi mengumumkan belum adanya rencana penyesuaian harga tersebut setelah mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak, termasuk DPR RI.
Merespons adanya laporan antrean kendaraan di sejumlah SPBU di berbagai daerah akibat isu kenaikan harga ini, DPR RI meminta masyarakat untuk tetap tenang dan menjalankan aktivitas secara normal.
“Kami imbau dengan adanya pengumuman dari pihak pemerintah bahwa belum adanya rencana penyesuaian harga BBM subsidi maupun non-subsidi yang artinya mulai besok adalah masih tetap berlaku harga yang sama, sehingga masyarakat tidak perlu panik, masyarakat tidak perlu melakukan antrian dan terlebih lagi melakukan penimbunan terhadap BBM,” tegasnya.
Lebih lanjut, Politisi Fraksi Partai Gerindra itu mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto berkomitmen penuh untuk terus memantau situasi dan menjaga kebutuhan energi masyarakat agar tetap terjangkau.
Fokus utama pemerintah saat ini adalah menjaga stabilitas ekonomi dan memastikan ketersediaan pasokan di seluruh wilayah Indonesia.
Terkait kemungkinan penyesuaian harga di masa depan, Dasco menjelaskan bahwa dari hasil koordinasi saat ini fokus pemerintah adalah menjaga harga tetap stabil demi kepentingan rakyat dan stok BBM saat ini masih cukup.
“Kalau menurut dari pihak pemerintah stok kita cukup, stok kita masih cukup,” kata Dasco.
Penghematan
Sementara itu anggota Komisi XII DPR RI Meitri Citra Wardani, mendorong pemerintah mengambil langkah mitigasi berlapis, baik dari sisi domestik maupun internasional, untuk mensikapi kekhawatiran terhadap stabilitas pasokan energi global dan lonjakan harga minyak mentah dunia, sebagai dampak dari eskalasi konflik yang terus memanas di kawasan Timur Tengah.
Meitri menilai, langkah pengendalian konsumsi energi di dalam negeri menjadi krusial di tengah ancaman pembengkakan subsidi energi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026.
Salah satu opsi yang didorong adalah penerapan kebijakan Work From Home (WFH) secara sektoral dan proporsional.
“Jika harga minyak dunia melonjak hingga menembus US$ 200 per barel akibat eskalasi konflik, maka setiap kenaikan US$ 1 per barel akan menambah beban fiskal yang sangat besar. Kita berhadapan dengan potensi pembengkakan subsidi BBM antara Rp 884 triliun hingga Rp 1.300 triliun. Ini ancaman serius bagi ketahanan APBN kita,” kata Meitri, di Jakarta, Selasa (31/3/2025).
Ia menjelaskan, kebijakan WFH tidak dimaksudkan untuk menghambat aktivitas ekonomi, melainkan sebagai strategi efisiensi konsumsi energi.
Menurutnya, penerapan WFH dapat difokuskan pada sektor yang adaptif terhadap kerja jarak jauh, seperti administrasi pemerintahan non-pelayanan publik, sektor jasa, perkantoran swasta, keuangan, hingga teknologi informasi.
Sementara itu, sektor esensial seperti kesehatan, logistik, manufaktur, dan energi tetap harus berjalan normal.
Dengan skema tersebut, Meitri memperkirakan mobilitas harian jutaan komuter dapat ditekan, sehingga konsumsi bahan bakar minyak, baik subsidi maupun non-subsidi, berpotensi turun hingga 20 persen.
“Penghematan ini dapat menjadi bantalan fiskal yang efektif agar keuangan negara tidak terbebani secara berlebihan,” jelas legislator dari daerah pemilihan Jawa Timur VIII tersebut.
Selain strategi domestik, Meitri juga menyoroti pentingnya langkah diplomasi energi untuk menjaga stabilitas pasokan.
Ia mengingatkan kerentanan jalur distribusi minyak global, khususnya di Selat Hormuz, yang menjadi salah satu titik krusial dalam rantai pasok energi internasional.
Untuk itu, ia mendorong pemerintah memperkuat komunikasi dan lobi strategis dengan Iran guna memastikan keamanan armada kapal energi Indonesia yang melintasi kawasan tersebut.
Menurut Politisi Fraksi PKS ini, kesamaan sikap geopolitik antara Indonesia dan Iran, khususnya terkait dukungan terhadap kemerdekaan Palestina, dapat menjadi modal diplomatik yang kuat untuk membangun kepercayaan dan menjamin kelancaran pasokan energi.
“Iran menghargai negara-negara yang konsisten dalam sikap politik internasional. Posisi Indonesia dalam mendukung Palestina bisa menjadi leverage untuk membangun mutual trust, sehingga kepentingan energi Indonesia tetap terlindungi,” ungkapnya.
Ia menegaskan, kombinasi antara langkah efisiensi di dalam negeri dan diplomasi energi di luar negeri menjadi kunci dalam menjaga ketahanan fiskal negara di tengah dinamika global yang tidak menentu.
“Kami mendukung pemerintah untuk memperkuat lobi strategis ke Iran sekaligus mengambil kebijakan penghematan seperti WFH sektoral guna merespons tekanan global yang berdampak langsung pada kondisi dalam negeri,” pungkas Meitri. (HS-08)
