HALO PURWOREJO – Pemerintah Kabupaten Purworejo menyewakan lahan milik negara, dengan PT Mahardika Adidaya, agar pemanfaatan lahan tersebut dapat lebih optimal.
Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) Pemerintah Kabupaten Purworejo dengan PT Mahardika Adidaya, dilaksanakan, Rabu (03/12/2025), bertempat di Peringgitan Pendopo Kabupaten Purworejo.
Kerja sama ini menjadi langkah strategis Pemerintah Kabupaten Purworejo dalam mengoptimalkan pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) agar mampu memberikan nilai tambah bagi pembangunan daerah serta kesejahteraan masyarakat.
Kegiatan dihadiri oleh Bupati Purworejo Yuli Hastuti, Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Tolkha Amaruddin, pimpinan perangkat daerah terkait, serta perwakilan PT Mahardika Adidaya, Beni Surahman.
Dalam sambutannya, Bupati Yuli Hastuti menegaskan bahwa kerja sama tersebut merupakan langkah strategis untuk mengoptimalkan aset daerah secara tertib, profesional, dan sesuai ketentuan perundang-undangan.
“Kerja sama ini tidak hanya sebatas pemanfaatan lahan, tetapi juga bentuk tanggung jawab bersama untuk menghadirkan pembangunan yang berkelanjutan, transparan, dan memberikan manfaat nyata,” kata dia, seperti dirilis purworejokab.go.id.
Bupati juga berharap PT Mahardika Adidaya dapat menjalankan komitmen investasi dengan memperhatikan aspek lingkungan, menjalin kemitraan dengan masyarakat, serta memberikan kontribusi positif bagi peningkatan ekonomi daerah.
“Pemerintah Kabupaten Purworejo akan terus memastikan setiap proses berjalan transparan dan akuntabel. Semoga kerja sama ini menjadi bagian dari upaya bersama mewujudkan Purworejo yang semakin maju, sejahtera, dan berdaya saing,” imbuhnya.
Sementara itu, perwakilan PT Mahardika Adidaya, Beni Surahman menyampaikan apresiasi atas sinergi dan kepercayaan Pemkab Purworejo terhadap PT Mahardika Adidaya.
Dijelaskannya, tanah milik daerah yang disewa nantinya akan digunakan untuk mengembangkan penanaman pohon kelapa, wisata perkebunan, serta pengolahan kopra serta melibatkan masyarakat sekitar.
“Pembangunan ditargetkan mulai Januari 2026, dan dalam lima bulan sudah dapat berdiri. Ke depan kami berharap pengembangan kelapa dapat diperluas bersama kelompok tani,” ungkapnya. (HS-08)
