HALO DEMAK – Kabupaten Demak masih menghadapi beragam masalah dan tantangan, termasuk di antaranya kemiskinan, penurunan tanah, hingga rob.
Hal itu diungkapkan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bapperida) Kabupaten Demak, Masbahatun Niamah, dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Demak Tahun 2027 di Pendopo Satya Bhakti Praja, Selasa (31/3/2026).
Dia pun menyampaikan bahwa kemiskinan di Kabupaten Demak, masih berada di angka 10,87 persen, lebih tinggi dari rata-rata provinsi, serta PDRB per kapita yang masih di bawah rata-rata wilayah sekitar.
Selain itu, isu lingkungan juga menjadi perhatian, terutama kerusakan pesisir akibat abrasi di wilayah Sayung, Bonang, Wedung, dan Karangtengah, serta fenomena penurunan muka tanah yang mencapai lebih dari 5 sentimeter per tahun di kawasan pesisir.
Penurunan permukan tanah itu juga terkait dengan permasalahan rob, terutama di kawasan utara.
Selain rob, masalah banjir lainnya juga masih menjadi tantangan besar karena berdampak pada infrastruktur, produktivitas sektor pertanian dan perikanan, serta kualitas hidup masyarakat.
Di sisi lain, kondisi infrastruktur jalan yang sudah mencapai kategori baik sebesar 82,46 persen tetap perlu ditingkatkan, terutama untuk mendukung konektivitas dan pelayanan dasar.
Sementara itu, cakupan layanan air minum terus meningkat hingga 95,18 persen pada tahun 2025, meskipun masih terkendala keterbatasan sumber air baku.
“Melalui forum Musrenbang ini, diharapkan tercipta sinergi yang kuat antara pemerintah, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan dalam merumuskan arah pembangunan Kabupaten Demak Tahun 2027 yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing,” kata dia, seperti dirilis demakkab.go.id.
Dalam kesempatan itu dia juga memaparkan sejumlah isu yang masih dihadapi Kabupaten Demak menuju tahun 2027.
Pada aspek sumber daya manusia, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2025 mencapai 75,08, meningkat dibanding tahun sebelumnya dan berada di atas rata-rata Jawa Tengah, namun masih di bawah rata-rata nasional.
Dari sisi tata kelola pemerintahan, berbagai indikator menunjukkan tren positif, di antaranya Indeks Reformasi Birokrasi mencapai 89,66, nilai SAKIP meningkat menjadi kategori BB, serta Indeks Kepuasan Masyarakat mencapai 89,11 dengan kategori sangat baik.
Di sektor ekonomi, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Demak tahun 2025 mencapai 6,99 persen, melampaui capaian provinsi dan nasional.
Pertumbuhan ini didorong oleh sektor pertanian, industri, dan konstruksi. Produksi padi juga menunjukkan peningkatan signifikan hingga mencapai 634.373 ton pada tahun 2025, memperkuat peran Demak sebagai penyangga pangan di Jawa Tengah.
Sementara itu terkait Musrenbang, kegiatan tersebut bertujuan untuk menyempurnakan dokumen perencanaan melalui penyerapan aspirasi berbagai pihak.
Adapun tujuan pelaksanaan Musrenbang antara lain menyepakati prioritas pembangunan daerah, program, kegiatan, pagu indikatif, indikator, dan target kinerja.
Selain itu menyelaraskan program dan kegiatan dengan sasaran pembangunan daerah.
Mengklarifikasi usulan program antara kewenangan kabupaten dan desa berdasarkan hasil Musrenbang kecamatan.
Sementara itu Bupati Demak Eisti’anah, dalam sambutannya menegaskan bahwa Musrenbang merupakan tahapan penting dalam proses perencanaan pembangunan daerah sekaligus menjadi wadah komunikasi antara pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan.
“Forum ini menjadi sarana untuk menjaring aspirasi masyarakat sekaligus menyelaraskan prioritas pembangunan daerah,” katanya.
Bupati menyampaikan tema pembangunan Kabupaten Demak Tahun 2027 yaitu “Menguatkan Sektor Unggulan Daerah sebagai Tulang Punggung Pertumbuhan Ekonomi”. Tema tersebut selaras dengan tema pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2027, yakni “Mengembangkan Pariwisata Berkelanjutan dan Ekonomi Syariah sebagai Tulang Punggung Pertumbuhan Ekonomi.”
Ia berharap sinergi antara pemerintah kabupaten dan provinsi semakin kuat, sehingga potensi besar Kabupaten Demak dapat dioptimalkan, khususnya pada sektor wisata religi seperti Masjid Agung Demak dan Makam Sunan Kalijaga yang telah menjadi destinasi unggulan.
Bahkan, pada libur Natal dan Tahun Baru 2026, Kabupaten Demak tercatat sebagai destinasi wisata nomor dua di Jawa Tengah.
Selain itu, Bupati juga menekankan bahwa perencanaan pembangunan Tahun 2027 harus memperhatikan Standar Pelayanan Minimal (SPM), serta mendukung kebijakan nasional seperti Asta Cita, 17 Program Prioritas, 8 Program Hasil Terbaik Cepat, Program Strategis Nasional, hingga program prioritas provinsi.
“Pada kesempatan ini, kami juga masih membuka ruang seluas-luasnya bagi seluruh peserta musyawarah untuk memberikan masukan, saran, serta ide-ide kreatif sebagai bagian dari solusi bersama dalam pembangunan daerah,” tambahnya.
“Kepada seluruh perangkat daerah, saya berharap dapat berperan aktif, responsif, dan terbuka dalam menerima serta menindaklanjuti berbagai masukan dan ide-ide dari masyarakat. Mari kita jadikan Musrenbang ini sebagai momentum untuk menyusun perencanaan yang tidak hanya baik di atas kertas, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tutupnya.
Kegiatan tersebut dihadiri jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Demak, Wakil Bupati Demak Muhammad Badruddin, Ketua DPRD Kabupaten Demak Zayinul Fatta, Sekretaris Daerah Kabupaten Demak Akhmad Sugiharto beserta seluruh jajaran, serta Kepala Bappeda Provinsi Jawa Tengah.
Turut hadir pula Ketua MUI, Ketua PCNU, Ketua PD Muhammadiyah Kabupaten Demak, Kepala Bapperida Kabupaten Demak, pimpinan instansi vertikal, para camat, direktur RSUD, serta perwakilan masyarakat, akademisi, dunia usaha, organisasi profesi, kelompok disabilitas, organisasi perempuan, pemuda, dan anak. (HS-08).
