HALO KENDAL — Pelabuhan Penyeberangan di Kendal segera dioperasikan kembali sebelum Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran 2026. Hal itu disampaikan Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Haryo Soekartono (BHS), saat meninjau langsung kondisi Pelabuhan Kendal, Jumat (28/11/2025).
Menurutnya, pelabuhan yang berlokasi di Desa Wonorejo, Kecamatan Kaliwungu, juga dinilai sangat strategis untuk mendukung kerja sama antar kota/kabupaten, terutama dalam sektor ekonomi.
Politisi Gerindra tersebut menilai pengoperasian Pelabuhan Penyeberangan Kendal sebagai solusi alternatif untuk mengurai kepadatan arus mudik dan balik.
“Saya minta Pelabuhan Kendal bisa dipakai sebelum Hari Raya Lebaran 2026, karena kebutuhan transportasi saat itu sangat tinggi, sehingga pelabuhan ini bisa membantu arus mudik dan balik, terutama bagi masyarakat yang menuju Jawa Tengah,” ujar BHS.
Dalam kunjungannya, ia didampingi perwakilan Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Tanjung Emas Semarang dan jajaran Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pelabuhan Kendal.
BHS menegaskan pemerintah pusat harus segera mengambil langkah konkret, agar pelabuhan benar-benar beroperasi dan memberikan kontribusi nyata bagi pertumbuhan ekonomi daerah maupun nasional.
“Pelabuhan Kendal merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional atau PSN, sehingga pelaksanaannya harus diprioritaskan agar tidak kembali mangkrak dan bisa memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat,” tandasnya.
Di sisi lain, BHS juga menyoroti aspek penggunaan anggaran negara. Ia menyebut seluruh pembangunan pelabuhan berada di bawah tanggung jawab Kementerian Keuangan, sehingga tidak selayaknya semua persoalan selalu dibebankan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Kalau Menteri Keuangan Pak Purbaya mengetahui kondisi seperti ini, seharusnya beliau mencak-mencak. Jadi tidak semua persoalan dibebankan ke KPK. Semua penggunaan uang negara kan berada di bawah tanggung jawab Menteri Keuangan,” jelasnya.
Pelabuhan Kendal yang direncanakan mulai dioperasikan pada 2015, sementara pelabuhan niaga yang terletak di sebelah baratnya ditargetkan beroperasi pada 2016. Namun hingga kini pelabuhan belum berfungsi optimal sesuai peruntukannya.
“Pelabuhan Kendal, sebenarnya telah diresmikan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan pada tanggal 21 Februari 2016 lalu. Pelabuhan yang mulai dibangun sejak 2004 ini diharapkan menjadi pintu gerbang maritim bagi Kabupaten Kendal,” jelas BHS.
Sementara itu, Kepala UPTD Pelabuhan Kendal, Budi Sulistyanto mengatakan, saat ini sudah ada dukungan dari pihak swasta untuk mengoperasikan layanan angkutan penyeberangan.
“Surat izin dari kementerian sudah tersedia, untuk proses selanjutnya sedang menunggu tindak lanjut,” ujarnya.
Sedangkan untuk kendala Budi menyebut, rute Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (ASDP) telah berubah rute Kendal – Kumai pada November 2024 dialihkan menjadi rute lain.(HS)
