HALO SEMARANG – Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mencatat ratusan kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia di Afghanistan, termasuk pembunuhan, yang terjadi sejak Taliban berkuasa Agustus 2021 lalu.
Hal itu terungkap dalam sebuah laporan terbaru dari Misi PBB di Afghanistan atau The United Nations Assistance Mission in Afghanistan (UNAMA), yang dirilis Rabu (20/7/2022),
Menurut laporan yang juga dirilis laman berita PBB news.un.org, telah terjadi 160 pembunuhan di luar hukum yang dikonfirmasi, serta 178 penangkapan dan penahanan sewenang-wenang, dan 56 kasus penyiksaan
Adapun yang paling parah terkena dampak, adalah mereka yang terkait dengan pemerintah sebelumnya dan pasukan keamanannya.
Situasi hak asasi manusia di Afghanistan, kian diperburuk oleh krisis ekonomi, keuangan dan kemanusiaan nasional dengan skala yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Setidaknya 59 persen dari rakyat Afghanistan, saat ini membutuhkan bantuan kemanusiaan.
Laporan itu juga menyebut Taliban harus bertanggung jawab, atas pembunuhan di luar proses hukum, penyiksaan, penangkapan sewenang-wenang dan penahanan, dan pelanggaran kebebasan fundamental.
Temuan UNAMA itu, sekaligus mengkonfirmasi banyak kekhawatiran yang disuarakan, atas arah hak asasi manusia di bawah Taliban, sejak 11 bulan lalu, yakni setelah pasukan asing ditarik dan pemerintah terpilih runtuh.
Tindakan keras
Bukan hanya penangkapan, penyiksaan, dan pembunuhan sewenang-wenang, Taliban juga telah membatasi perbedaan pendapat, dengan menangkap para pengunjuk rasa, jurnalis, dan aktivis masyarakat sipil.
“Hak atas kebebasan berkumpul secara damai, kebebasan berekspresi, dan kebebasan berpendapat, bukan hanya kebebasan mendasar, tetapi juga diperlukan untuk pembangunan dan kemajuan suatu bangsa,” kata Fiona Frazer, Kepala Hak Asasi Manusia UNAMA.
Kebebasan berpendapat, memungkinkan terjadinya perdebatan yang memungkinkan masyarakat di negeri itu berkembang. Hal ini sebenarnya menguntungkan pihak yang memerintah, karena mereka bisa lebih memahami masalah yang dihadapi penduduk.
Pembatasan Hak Perempuan
Sebelas bulan setelah transisi mendadak Afghanistan ke pemerintahan Taliban, pembatasan hak-hak perempuan juga menjadi salah satu aspek paling menonjol.
Perempuan dan anak perempuan, yang semula dapat mengakses pendidikan, tempat kerja dan berpartisipasi dalam kehidupan publik, kini kehilangan hak mereka.
Taliban tidak mengizinkan anak perempuan pergi ke sekolah menengah, mengakibatkan sekurang-kurangnya satu generasi anak perempuan, tidak dapat menyelesaikan pendidikan dasar 12 tahun mereka.
“Pendidikan bukan hanya hak asasi manusia, tetapi kunci pembangunan suatu bangsa ,” kata Markus Potzel, Penjabat Perwakilan Khusus PBB untuk Afghanistan.
Melampaui waktu
Dia mengatakan saat ini warga Afghanistan telah kehilangan waktu untuk dapat hidup damai dan membangun kembali kehidupan mereka, setelah 20 tahun konflik bersenjata.
“Pemantauan kami mengungkapkan, bahwa meskipun situasi keamanan membaik sejak 15 Agustus, rakyat Afghanistan, khususnya perempuan dan anak perempuan, tidak dapat menikmati sepenuhnya hak asasi mereka,” kata dia.
Laporan itu juga mengakui, Taliban telah mengambil langkah-langkah untuk mengurangi kekerasan. Namun demikian UNAMA masih mencatat 2.106 korban sipil, 700 tewas, dan 1.406 terluka.
Kausalitas tersebut terutama, dikaitkan dengan serangan oleh kelompok teroris Negara Islam di Irak dan Suriah (ISIS) di Provinsi Khorasan, terhadap komunitas etnis dan agama minoritas.
UNAMA mengungkapkan keprihatinan mendalam, dengan impunitas (kegagalan membawa pelaku pelanggaran hak asasi manusia untuk diadili), yang melibatkan otoritas de facto. (HS-08)
