HALO SEMARANG – Banjir besar yang melanda Kota Semarang di penghujung tahun lalu menjadi titik balik penting dalam cara kota ini memandang air. Alih-alih terus “melawan” banjir dengan pendekatan konvensional, Pemerintah Kota Semarang justru memilih belajar dari hukum alam. Air tidak lagi diposisikan sebagai musuh yang harus ditaklukkan, melainkan sebagai elemen yang perlu dipahami, dikelola, dan diberi ruang.
Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng, menegaskan bahwa strategi penanganan banjir kini diarahkan untuk membenahi akar persoalan. “Bukan sekadar menambah pompa, tetapi memahami bagaimana air mengalir, di mana ia berkumpul, dan bagaimana mengantarkannya kembali ke laut,” ujarnya.
Salah satu langkah paling simbolis adalah pelebaran saluran pembuangan air di kawasan Kaligawe, dari sebelumnya 10 meter menjadi 40 meter. Langkah ini bukan sekadar proyek fisik, melainkan perubahan paradigma.
Agustina mengibaratkannya seperti selang air. Jika volume air besar dipaksa melewati selang sempit, tekanan akan tinggi dan risiko tersumbat semakin besar. Itulah yang selama ini terjadi di Semarang: saluran sempit membuat air mengalir terlalu cepat dan penuh tekanan. Sedikit saja hambatan, sampah atau sedimentasi, air langsung meluap.
Dengan saluran yang jauh lebih lebar, air kini tidak perlu “terburu-buru”. Untuk volume hujan yang sama, aliran menjadi lebih tenang dan stabil. Risiko penyumbatan menurun drastis. “Ini rekayasa ulang batas kemampuan infrastruktur agar sanggup menerima beban yang lebih besar,” jelas Agustina.
Transformasi Semarang tidak berhenti pada pelebaran saluran. Strategi kedua adalah mengawinkan dua pendekatan: menampung dan memompa air secara cerdas.
Pertama, polder sebagai penampung sabar. Pemkot melakukan pengerukan puluhan umpung-umpung atau waduk mini di berbagai titik rendah kota. Fungsinya sederhana namun krusial: menahan air sementara sebelum dialirkan ke sistem utama. Secara fisika, air yang ditampung ini menyimpan “energi diam”, sehingga tidak langsung berubah menjadi aliran deras yang berpotensi menimbulkan banjir di wilayah hilir.
Kedua, pompa sebagai pekerja keras. Sebanyak 220 unit pompa menjadi komponen aktif sistem ini. Pompa bertugas memindahkan air dari polder dan kawasan rendah menuju saluran besar atau langsung ke laut. Penempatan pompa di titik rawan seperti Tawang Mas dan Peterongan membuat proses ini lebih cepat dan efisien, sehingga genangan tidak bertahan lama.
Agustina menggambarkan kolaborasi ini dengan analogi sederhana: “Polder menahan beban dasar air, sementara pompa yang responsif berfungsi sebagai pembangkit cadangan.” Sinergi lintas instansi seperti BWS, BPJN, hingga TNI menjadi kunci agar duet penampungan dan pemompaan ini bekerja selaras.
Dampak Lebih Luas
Perubahan pendekatan ini membawa dampak yang melampaui sekadar urusan basah dan kering.
Risiko banjir besar kini menyusut karena sistem dirancang menghadapi hujan ekstrem. Kota menjadi lebih tahan banting. Ketidakpastian yang selama ini menghantui warga dan pelaku usaha perlahan berkurang, memberi ruang bagi aktivitas ekonomi berjalan lebih stabil.
Dari sisi energi, pendekatan ini juga lebih efisien. Saluran lebar dan polder bekerja secara pasif dan hemat listrik, tidak sepenuhnya bergantung pada pompa yang menyedot energi besar. Ini menjadikan penanganan banjir sebagai investasi keberlanjutan jangka panjang.
Namun, Agustina mengingatkan bahwa secanggih apa pun rekayasa teknik, semuanya bisa runtuh oleh satu kelalaian sosial: sampah. Satu plastik yang menyumbat saluran mampu menggagalkan seluruh perhitungan fisika yang telah disusun dengan cermat.
Karena itu, transformasi Semarang bukan semata proyek pemerintah. Ini adalah proyek bersama. Pemerintah membangun infrastruktur berdasarkan hukum alam, sementara masyarakat menjaga infrastruktur itu dengan hukum kesadaran.(HS)
