“Hal ini tentunya berdampak pada kualitas pembelajaran harian,” ujar Mahfud, Selasa (25/11/2025).
Di sisi lain, fasilitas sekolah yang tersedia juga belum sepenuhnya mendukung jadwal belajar yang lebih panjang.
“Banyak sekolah belum memiliki mushola, masjid, atau tempat wudlu yang memadai untuk menampung seluruh siswa dan guru ketika waktu zuhur tiba. Ibadah berjamaah terpaksa dilakukan bergantian dengan waktu yang sangat terbatas, sehingga tidak berjalan maksimal,” beber Mahfud.
Selain itu, masalah keselamatan siswa saat perjalanan pulang juga menjadi perhatian. Ketika jam pulang sekolah bertepatan dengan buruh dan pekerja yang selesai bekerja, transportasi umum menjadi penuh dan rawan berdesakan.
“Di beberapa daerah, siswa bahkan dilaporkan pulang mendekati malam. Kondisi tersebut meningkatkan risiko perundungan maupun gangguan keamanan di perjalanan pulang sekolah,” tandas Mahfud.
Keluhan lain datang dari masyarakat berkaitan dengan menurunnya kesempatan anak untuk mengembangkan bakat di luar akademik.
“Waktu pulang yang lebih sore membuat mereka kesulitan mengikuti kegiatan olahraga, seni, ataupun pengembangan keterampilan lainnya. Interaksi anak dengan lingkungan sekitar rumah juga ikut berkurang karena waktu bermain menjadi lebih pendek,” jelas Mahfud.
Situasi itu semakin terasa bagi siswa yang tinggal di wilayah pegunungan atau pedesaan dengan akses transportasi terbatas. Perjalanan pulang sore hari dianggap memberatkan, terutama bagi siswa perempuan yang harus melintasi rute lebih jauh atau melalui daerah yang minim transportasi umum.
Mahfud juga menyebut, tidak sedikit keluarga yang bergantung pada peran anak sepulang sekolah. Anak-anak dari keluarga kurang mampu kerap membantu orang tua bekerja, menjaga adik, atau membantu usaha kecil keluarga.
“Ketika mereka baru pulang menjelang sore, tugas-tugas tersebut tidak dapat dilakukan, yang akhirnya berpengaruh pada ketahanan keluarga,” ungkap Mahfud.
Ketua DPRD Kendal itu juga menegaskan, aspirasi masyarakat menjadi dasar penting untuk mengembalikan sekolah enam hari.
Mahfud juga berharap kebijakan yang akan ditetapkan pemerintah provinsi benar-benar mempertimbangkan kondisi lapangan agar tidak menambah beban siswa maupun sekolah.
“Kami ingin pendidikan berjalan sesuai kebutuhan anak dan sesuai kondisi masyarakat di daerah,” harapnya.
Ketua DPRD Kendal menambahkan, pemerintah daerah siap mendukung langkah-langkah yang diambil demi perbaikan kualitas pendidikan dan kenyamanan siswa.(HS-06)
