DI negeri yang sering memulai pagi dengan gorengan dan kopi sachet, program makan bergizi gratis terdengar hampir seperti janji masa depan yang cerah.
Program ini menjadi salah satu janji kampanye utama pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dalam Pilpres 2024. Setelah memenangkan kontestasi, janji itu tidak dibiarkan berdebu di rak kampanye. Pemerintah segera bergerak merealisasikannya.
Nama resminya sederhana: Makan Bergizi Gratis, sering disingkat MBG. Tujuannya mulia. Anak-anak sekolah mendapat asupan gizi yang lebih baik, angka stunting ditekan, dan masa depan generasi muda diharapkan lebih kuat. Dalam teori kebijakan publik, program ini tampak rapi. Ia menjawab persoalan gizi sekaligus memberi sentuhan sosial pada negara.
Namun di lapangan, cerita kebijakan sering tidak sesederhana brosur peluncuran.
Program ini membutuhkan dapur dalam jumlah besar. Bukan dapur rumah tangga yang hanya memasak dua porsi telur dadar, melainkan dapur raksasa yang harus menyiapkan ribuan porsi setiap hari. Untuk itu, pemerintah membentuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, atau yang populer disebut SPPG. Hingga kini jumlahnya disebut telah melampaui 24 ribu unit di seluruh Indonesia di bawah pengawasan Badan Gizi Nasional.
Angka itu terdengar mengesankan. Dua puluh empat ribu dapur berarti dua puluh empat ribu kompor menyala setiap hari demi gizi bangsa.
Masalahnya muncul di bagian yang jarang dibicarakan dalam pidato: siapa yang mengelola dapur itu.
Dalam praktiknya, pengelolaan SPPG banyak melibatkan pihak swasta. Para pengusaha lokal, hingga investor kecil ikut masuk dalam skema ini. Di atas kertas, kolaborasi ini tampak efisien. Negara tidak perlu membangun semua dapur sendiri, sementara sektor swasta mendapat peluang usaha.
Namun di dunia nyata, setiap pengusaha selalu membawa satu benda penting ke dapur: kalkulator.
Dari sinilah drama dimulai.
Kaum borjuis dan kapitalis lokal (sebutan yang terdengar agak berat untuk investor dadakan ini) tentu menghitung biaya produksi dengan cermat. Berapa harga beras, telur, sayur, gas, tenaga kerja, dan tentu saja margin keuntungan.
Jika perhitungan terlalu ketat, kualitas menu menjadi korban pertama.
Di beberapa tempat, keluhan mulai muncul. Porsi dianggap kecil, lauk terasa sederhana, dan menu terlihat minimalis. Bahkan ada yang mengabaikan kualitas, dengan adanya bahan-bahan tak layak konsumsi. Tidak semua dapur mengalami masalah ini, tetapi cukup banyak cerita yang membuat publik mengernyitkan dahi.
Padahal tujuan awalnya jelas: memperbaiki gizi masyarakat.
Ironinya, ketika keuntungan masuk dalam rumus utama, gizi sering menjadi variabel yang paling mudah dipangkas.
Situasi ini sebenarnya bukan hal mengejutkan bagi para peneliti kebijakan publik. Ketika program sosial dijalankan lewat kontrak bisnis, tarik-menarik kepentingan hampir pasti muncul. Negara ingin kualitas terbaik. Pengelola ingin biaya serendah mungkin.
Di tengah tarik-menarik itu, yang duduk di meja makan adalah anak-anak sekolah.
Di atas kertas, mereka mendapat makanan bergizi. Di lapangan, kualitas menu sangat bergantung pada integritas pengelola dapur.
Sebagian dapur mungkin lebih sibuk menghitung margin daripada menghitung kalori atau gizi.
Program MBG sebenarnya lahir dari visi yang kuat. Indonesia masih menghadapi masalah stunting dan ketimpangan gizi. Pemerintah mencoba menjawab masalah itu lewat kebijakan besar.
Apalagi dunia sedang berada dalam situasi global yang tidak stabil. Konflik geopolitik—termasuk ketegangan antara Iran, Israel, dan Amerika Serikat—berdampak pada harga pangan internasional. Dalam situasi itu, kebijakan pangan domestik menjadi semakin penting.
Masalahnya, kebijakan bagus bisa berubah menjadi bahan kritik jika pengelolaannya ceroboh.
Lawan politik tidak membutuhkan banyak bahan. Satu foto menu yang tampak menyedihkan sudah cukup untuk memicu debat nasional. Dalam era media sosial, satu kotak makan bisa berubah menjadi simbol kegagalan negara.
Padahal niat awal program ini jauh dari kata buruk.
Karena itu, evaluasi menjadi kata kunci yang tidak boleh ditunda. Negara perlu memastikan bahwa dapur SPPG tidak berubah menjadi ladang keuntungan semata. Pengawasan anggaran harus lebih ketat, standar kualitas makanan harus jelas, dan transparansi pengelola harus diperkuat.
Jika perlu, negara turun lebih aktif dalam memastikan bahan baku, menu, dan distribusi berjalan sesuai tujuan awal.
Program besar membutuhkan kontrol besar pula.
Tanpa itu, dapur negara bisa berubah menjadi restoran bisnis dengan pelanggan yang tidak punya pilihan.
Pada akhirnya, program makan bergizi gratis adalah ide yang terlalu penting untuk gagal. Ia menyangkut masa depan generasi yang akan memimpin negeri ini puluhan tahun ke depan.
Namun ide baik tidak cukup hidup dari niat. Ia butuh pengelolaan yang rapi, pengawasan yang jujur, dan keberanian memperbaiki kesalahan.
Jika dapur negara dibiarkan dikendalikan sepenuhnya oleh logika laba, maka program sosial ini akan berubah menjadi eksperimen mahal yang mengenyangkan perut investor lebih dulu.
Negara boleh menggandeng pengusaha (istilah penulis: kaum borjuis dan kapitalis lokal), karena memang kebutuhan anggaran untuk menyiapkan infratruktur program MBG sangat besar dan tak mungkin dibiayai langsung oleh APBN dalam satu tahun anggaran.
Tetapi jangan sampai kalkulator mereka lebih kuat daripada sendok anak-anak sekolah. Karena pada akhirnya, yang sedang dimasak di dapur SPPG bukan sekadar nasi dan lauk.
Yang sedang dimasak adalah masa depan bangsa.
Dan masa depan, idealnya tidak dimasak dengan bumbu keuntungan saja.(Tulisan ini disempurnakan oleh AI-HS)
