HALO BLORA – Pemerintah Kabupaten Blora, untuk kali ke sembilan, berhasil meraih penghargaan predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
Penghargaan pertama hingga ke sembilan, diperoleh Pemerintah Kabupaten Blora secara berturut-turut, atas pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).
Adapun penghargaan Opini WTP ke sembilan, diserahkan Kepala Perwakilan BPK RI Perwakilan Jawa Tengah, Hari Wiwoho, kepada Bupati Blora, Arief Rohman dan Ketua DPRD Blora Dasum, di Gedung BPK RI Perwakilan Jateng, di Kota Semarang, Jumat (5/5/2023).
Opini WTP yang diraih Blora, menurut Bupati Blora, Arief Rohman, menunjukkan bahwa LKPD Pemerintah Kabupaten Blora, pada 2022 telah disajikan secara jujur, transparan, akuntabel, dan sesuai standar akuntansi pemerintah yang berlaku di Indonesia.
Hal itu juga merupakan prestasi yang membanggakan bagi Pemerintah Kabupaten Blora, dan menunjukkan komitmen dalam mengelola keuangan dengan baik.
Bupati Arief Rohman juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak, yang terlibat dalam pengelolaan keuangan di Kabupaten Blora.
“Alhamdulillah siang hari ini saya bersama pak ketua DPRD menerima opini WTP yang kesembilan kali. Terima kasih kepada yang sudah mendukung,” kata dia, seperti dirilis blorakab.go.id.
Orang nomor satu di Blora itu juga mengatakan, bahwa prestasi tersebut akan menjadi motivasi untuk terus memperbaiki pengelolaan keuangan di masa yang akan datang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Senada dengan Bupati Arief, Ketua DRPD Blora, HM Dasum mengatakan pihaknya ke depan akan terus mendorong agar LKPD terus diperbaiki.
Sebelumnya, pada 9 Maret 2023 lalu, Bupati Blora, Arief Rohman telah menyerahkan LKPD Kabupaten Blora unaudited Tahun Anggaran 2022, kepada BPK RI Perwakilan Jawa Tengah.
Selain Kabupaten Blora, terdapat tiga kabupaten lain yang juga menyerahkan, yakni Sragen, Klaten, dan Wonogiri.
Kepala Perwakilan BPK RI Perwakilan Jateng, Hari Wiwoho memberikan apresiasi kepada empat pemerintah daerah di Jawa Tengah, yakni Kabupaten Blora, Sragen, Klaten, dan Wonogiri, yang telah mampu mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian (WTP).
“Kami mengapresiasi segala upaya yang telah dilakukan oleh masing-masing pemerintah Kabupaten untuk mengelola dan mempertanggungjawabkan keuangan daerah agar lebih transparan dan akuntabel,” ungkap Hari. (HS-08)
