HALO SEMARANG – Kemenag RI telah melakukan pertemuan dengan pengusaha dan BUMN, untuk membahas peluang ekspor kebutuhan jemaah haji dan umrah dari Indonesia di Arab Saudi.
Hal itu disampaikan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Hilman Latief, dalam event Penguatan Ekosistem Ekonomi Haji. Kegiatan yang digelar Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag ini, berlangsung di Asrama Haji Bekasi, 22 – 24 Desember 2022.
Pertemuan itu mendiskusikan upaya agar Indonesia bisa mengekspor kebutuhan jemaah haji dan umrah.
Apalagi, jemaah umrah Indonesia juga sangat besar, per minggu mencapai 45 ribu orang.
“Mereka makannya sama dengan menu Indonesia, menu nusantara. Maka, harus ada barang-barang yang bisa kita ekspor dan harus kontinu untuk mengirim barang-barang tersebut,” kata dia, seperti dirilis kemenag.go.id.
Sementera itu even Penguatan Ekosistem Ekonomi Haji, didesain dalam bentuk seminar nasional dan pameran produk. Adapun tema yang diangkat, adalah Penguatan Ekosistem Ekonomi Haji 2022.
Selain dari Kemenag, seminar diikuti perwakilan Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi dan UKM, Baznas, Kadin, Forum Komunikasi Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU), Bank Syariah Indonesia (BSI), Akademisi, serta Pelaku UMK dan Industri Halal.
Hadir pula sebagai pembicara, Direktur Pelayanan Haji Luar Negeri, Subhan Cholid; serta dari Kementerian Perdagangan; Kementerian Koperasi dan UKM; Baznas; Kadin; Forum KBIHU; Bank Syariah Indonesia (BSI); Akademisi; dan praktisi haji.
“Ini bagian upaya kita untuk mendorong bahwa haji adalah prosesi ibadah wajib yang memiliki makna luas, ada aspek spiritual, sosial, dan juga aspek ekonomi,” kata Hilman Latief.
Dia juga mengatakan, pihaknya ingin mendorong optimalisasi dari aspek-aspek itu secara simultan.
Menurutnya, dalam penyelenggaran haji, ada dana setidaknya Rp 20 triliun, yang dikelola dalam dua bulan. Dari dana sebesar itu, perlu dipikirkan manfaat yang bisa diterima masyarakat.
“Ada petani, ada nelayan, ada pengajian. Ayo bareng-bareng dipikirkan, apa yang bisa kita kontrubusikan sehingga dana yang dikelola dalam penyelenggaraan ibadah haji juga bisa berdampak pada kesejahteraan masyarakat,” harapnya.
Hilman juga menyoroti masalah optimalisasi tata kelola daging hewan DAM. Menurutnya, jemaah Indonesia yang mencapai 221ribu sebagian besar menjalani Haji Tamattu’. Sehingga mereka harus membayar dam dengan menyembelih kambing.
“Saya sudah bertemu dengan pihak Kementerian Haji Saudi. Saya sampaikan bahwa Indonesia memiliki konsen dalam tata kelola DAM,” paparnya.
Hilman melihat ada aspek bisnis dalam tata kelola daging hewan DAM jemaah haji, dan hal itu tidak masalah.
Dia berharap daging hewam dam jemaah haji Indonesi bisa terkelola dengan baik.
“Syukur-syukur dagingnya bisa di bawa ke Indonesia. Ini saya kira bisa ke sistem sosial ekonominya. Kita harapkan ini menjadi konsen bersama,” harap Hilman.
“Perjuangan ini masih panjang. Kami mengharapkan dukungan dari Kemenkop UKM, Kemendag, dan Kadin,” tandasnya. (HS-08)
