HALO SEMARANG – Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menerima penghargaan atas capaian Corporate Social Responsibility (CSR) dan Pengembangan Desa Berkelanjutan (PDB) Awards 2026 dari Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Penghargaan tersebut diberikan atas inovasi pengelolaan sampah berbasis desa yang dinilai efektif dan berkelanjutan.
Penghargaan diserahkan langsung dalam acara launching CSR dan PDB Awards 2026 di Jakarta, Selasa (21/4/2026).
“Kita dapat penghargaan terkait dengan lingkungan hidup, yaitu program pengelolaan sampah,” ujar Luthfi usai menerima penghargaan.
Saat ini, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah mengembangkan 88 Desa Mandiri Sampah. Desa-desa tersebut dijadikan prototipe untuk direplikasi di wilayah lain, dengan tujuan agar pengelolaan sampah dapat diselesaikan dari hulu, mulai dari rumah tangga hingga tingkat desa.
“Jumlahnya akan terus kita tambah. Ini salah satu solusi paling efektif, yaitu penyelesaian sampah dari sumbernya, dari RT, RW hingga desa,” jelasnya.
Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Provinsi Jawa Tengah, timbulan sampah di Jawa Tengah mencapai sekitar 6,3 juta ton per tahun, dengan peningkatan 8–11 persen setiap tahunnya. Kondisi ini mendorong pemerintah untuk memperkuat strategi pengelolaan berbasis masyarakat sebagai bagian dari roadmap penanganan sampah.
Selain itu, Pemprov Jateng juga telah membentuk Satgas Sampah yang direplikasi hingga tingkat kabupaten/kota. Dalam pengolahannya, setidaknya 18 daerah telah menerapkan teknologi refuse derived fuel (RDF) dengan menggandeng industri semen, serta mengembangkan pengolahan sampah menjadi energi listrik.
Kepala Dinas LHK Jateng, Widi Hartanto, menambahkan bahwa gubernur juga telah menerbitkan surat edaran kepada bupati dan wali kota untuk mempercepat penanganan sampah, termasuk pembentukan Desa Mandiri Sampah dan regulasi di tingkat desa.
“Perlu ada aturan di tingkat lokal, mulai dari kewajiban memilah sampah hingga pengelolaan oleh BUMDes dan satgas desa,” ujarnya.
Sementara itu, Menteri Desa dan PDT, Yandi Susianto, menekankan pentingnya peran CSR perusahaan dalam pembangunan desa yang berkelanjutan.
“Perusahaan jangan hanya menyalurkan CSR lalu selesai, tapi harus benar-benar berkontribusi membangun desa. Kolaborasi lintas kementerian juga kita dorong untuk mempercepat pembangunan,” katanya.
Apresiasi juga datang dari Wakil Menteri Lingkungan Hidup, Dias Faisal Malik, yang menilai kontribusi Jawa Tengah dalam pengelolaan sampah cukup signifikan. Ia menyebut, sejumlah tempat pembuangan akhir (TPA) di daerah seperti Grobogan, Jepara, Banyumas, Cilacap, Wonosobo, dan Purworejo kini telah meninggalkan praktik open dumping.
Dengan berbagai inovasi tersebut, Jawa Tengah dinilai mampu menjadi model pengelolaan sampah berbasis desa yang tidak hanya menyelesaikan persoalan lingkungan, tetapi juga mendorong kemandirian masyarakat secara berkelanjutan.(HS)
