HALO SEMARANG – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menegaskan komitmennya untuk memperkuat tata kelola, meningkatkan efektivitas peringatan dini, serta memperkuat mitigasi bencana hidrometeorologi.
Hal ini disampaikan oleh Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi V DPR RI, baru-baru ini.
Dalam paparannya, Faisal menjelaskan perkembangan tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Semester II Tahun 2024.
Sebagian besar rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti, sementara sisanya masih dalam proses penyelesaian. Dia menegaskan bahwa seluruh rekomendasi sudah mendapat tindak lanjut, tanpa ada yang terabaikan.
“Kami pastikan seluruh proses berjalan sesuai ketentuan,” ujar Faisal.
BMKG juga memastikan bahwa seluruh rekomendasi yang sebelumnya berstatus “belum ditindaklanjuti” kini telah terselesaikan.
Untuk memastikan perbaikan berkelanjutan, BMKG memperkuat mekanisme pengawasan internal, penyusunan rencana aksi, koordinasi intensif dengan unit-unit kerja, hingga pembahasan khusus dengan BPK untuk memperkuat tata kelola kelembagaan di masa mendatang.
Faisal juga menyampaikan bahwa BMKG berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama sepuluh tahun berturut-turut serta memperoleh penghargaan dari BPK atas capaian tindak lanjut rekomendasi sebesar 88,24 persen.
“BMKG terus berkomitmen untuk melaksanakan proses penyelesaian dari seluruh rekomendasi tersebut. Kami memohon dukungan serta arahan agar BMKG dapat selalu melaksanakan kinerja terbaik untuk mendukung kesejahteraan masyarakat Indonesia,” ungkap Faisal, seperti dirilis bmkg.go.id.
Selain itu, BMKG melaporkan perkembangan analisis cuaca ekstrem dan potensi siklon tropis yang berdampak pada Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sepanjang 27 November–4 Desember 2025.
Rilis peringatan dini telah diterbitkan empat hingga delapan hari sebelum kejadian, dan koordinasi diperkuat melalui Balai Besar MKG Wilayah I bersama pemerintah daerah serta Forkopimda.
BMKG juga melakukan langkah mitigasi tambahan, termasuk peningkatan kesiapsiagaan daerah dan pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) di wilayah terdampak.
“Intinya, kewaspadaan harus ditingkatkan pada periode Desember hingga Februari ini,” tegas Faisal.
Sementara itu, Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus juga memberikan arahan kepada BMKG dan Basarnas yang turut hadir dalam rapat, terutama mengenai penguatan pengendalian internal percepatan respons bencana, peningkatan kualitas SDM, serta koordinasi yang lebih kuat dengan stakeholder terkait dalam masa darurat.
BMKG menegaskan komitmen untuk menuntaskan seluruh rekomendasi sebagai wujud dedikasi dalam melayani bangsa.
Hal ini diharapkan menjadi langkah penyelesaian dalam meningkatkan akurasi dan mitigasi bencana di Indonesia. (HS-08)
