HALO SEMARANG – Prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan adalah strategi pembangunan jangka panjang yang bertujuan untuk tidak merusak lingkungan, menguras sumber daya alam berlebihan, serta menimbulkan kesenjangan sosial demi kesejahteraan generasi masa kini dan mendatang.
Konsep pembangunan berkelanjutan ini berbeda dengan cara pandang pembangunan sebelumnya yang menganggap bahwa penggunaan alam dan sumber daya yang ada di dalamnya tersedia dan dapat dimanfaatkan terus-menerus.
Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Heri Pudyatmoko mengatakan, dalam penyusunan rencana kebijakan di Pemprov Jateng, dia menekankan pentingnya prinsip pembangunan berkelanjutan dalam mengembangkan suatu wilayah, termasuk dalam penyusunan rencana kebijakan. Menurutnya, prinsip-prinsip yang ada harus ditaati untuk masa depan yang lebih baik, berkualitas, dan berkelanjutan.
“Kita harus menyongsong masa depan yang lebih baik sedari dini, salah satunya melalui sustainable development (pembangunan berkelanjutan). Setidaknya terdapat tiga prinsip utama yang harus ditaati, yaitu berdasarkan dimensi lingkungan, sosio-politik, dan pemerataan,” ungkap politisi Partai Gerindra ini.
Ia menerangkan, dimensi lingkungan ini mengacu pada pengembangan strategi yang preventif adaptif. Khususnya guna menanggapi segala ancaman perubahan lingkungan global. Selain itu, juga harus mampu melindungi dan meningkatkan keanekaragaman biotik.
“Integritas ekosistem harus dipelihara dan ditingkatkan, kemudian menerapkan ukuran-ukuran rehabilitasi terhadap ekosistem yang rusak,” jelas Heri Londo, sapaan akrab Heri Pudyatmoko.
Adapun dalam dimensi sosio-politik, ia melanjutkan, pembangunan berkelanjutan harus menerapkan prinsip untuk meningkatkan peran masyarakat dalam pembangunan interpretasi. Termasuk menjalin kegiatan politik secara langsung.
“Jadi dalam penerapannya, pemerintah harus mampu meyakinkan adanya kesamaan sosio-politik dan ekonomi menuju pembangunan masyarakat yang berkelanjutan,” ucapnya.
“Artinya, kesadaran pembangunan harus mampu mempertahankan skala fisik dari apapun kegiatan manusia yang berada di bawah dukungan biosfer,” imbuhnya.
Ia juga menegaskan salah satu poin penting dalam dimensi sosio-politik pada pembangunan berkelanjutan. Di mana kebijkan yang diambil juga harus mampu mengenali biaya lingkungan dari kegiatan manusia.
Menurutnya, hal tersebut ditujukan guna meminimalisir pemakaian energi dan material. Seperti dalam kegiatan ekonomi, menurunkan emisi beracun, serta merehabilitasi ekosistem yang rusak.
Sementara prinsip pembangunan berkelanjutan dalam aspek pemerataan, Heri Londo menerangkan, harus ada keterlibatan aktif dari masyarakat untuk menyinkronkan pembangunan dengan aspirasi dan pemenuhan kebutuhan bersama.
“Harus mengutamakan equality (pemerataan-red) dan keadilan sosial. Manfaat pembangunan harus terdistribusi dan dirasakan seluruh lapisan masyarakat. Sehingga tidak ada kelompok yang tertingal dan menderita,” jelasnya.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sendiri telah mendorong pengembangan infrastruktur dengan konsep pembangunan berkelanjutan. Selain ramah lingkungan, infrastruktur berkelanjutan juga lebih hemat energi. Hal ini disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Tengah, Sumarno beberapa waktu lalu.
“Tentang masalah infrastruktur yang berkelanjutan kami sudah berusaha bagaimana membangun infrastruktur ramah lingkungan, go green, dan hemat energi,” kata Sekda.(Advetorial-HS)
