HALO BLORA – Bupati Blora H Arief Rohman meminta maaf kepada warga, jika dalam masa kepemimpinannya, ada sejumlah pembangunan infrastruktur yang belum tuntas. Hal ini berkaitan dengan masa jabatannya yang mestinya berlangsung lima tahun, namun hanya dapat dijalani selama 3 tahun, karena dibatasi aturan.
Hal itu disampaikan Bupati Blora H Arief Rohman, ketika hadir dalam Musyawarah Pembangunan Daerah (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045 dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2025, di Graha Oktana Politeknik Energi dan Mineral Akamigas (PEM Akamigas) Cepu, Kamis (28/3/2024).
“Ada beberapa pembangunan infrastruktur yang belum tuntas, tentunya ke depan akan terus dilanjutkan,” kata dia, seperti dirilis blorakab.go.id.
Namun demikian, kata Bupati, sudah mengawali pembangunan infrastruktur dengan segala prioritas selama tiga tahun, yang semestinya bisa dituntaskan hingga lima tahun.
Sementara itu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Blora A. Mahbub Djunaidi, melaporkan acara itu sudah langkah yang kelima dilakukan, setelah Musrenbang desa, Kecamatan, Kabupaten, Forum Lintas OPD dan pendapat masyarakat.
“Maka Musrenbangkan untuk menerima masukan serta arahan dari pemangku kepentingan, untuk penyempurnaan RPJPD dan RKPD tahun 2025. Ini adalah kerja bareng kita, hasil MoU kita dengan perguruan tinggi, ” kata A Mahbub Djunaidi, dalam laporannya di hadapan Bupati Blora dan Forkopimda Blora serta undangan lainnya yang hadir di Musrenbang.
Kepala Bappeda Blora juga menyampaikan terima kasih kepada perguruan tinggi yang telah mendampingi, di antaranya Plt Rektor UNS Dr Chatarina Muliana SH SE., MH, kemudian Rektor Unnes Prof Dr S Martono MSi, dan Wakil Rektor Prof Dr Ngabiyanto MSi, termasuk dengan PEM Akamigas, yang telah memfasilitasi tempat.
“Ini adalah wujud sesarengan Perguruan Tinggi untuk sesarengan mbangun Blora,” ucapnya.
Dikatakannya, dari Dekranasda Blora pada acara tersebut siap memamerkan hasil UMKM.
“Nanti nyuwun tulung dilarisi, tadi Bapak Bupati dan Ibu sudah memberi contoh dilarisi, teman-teman Bappeda nanti juga minta tolong dilarisi,” kata Mahbub.
Dikatakannya, tema dari Musrenbang Kabupaten Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045 dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2025 Penguatan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat didukung Pelayanan Publik yang Berkualitas, telah diinput di https://sipd-ri.kemendagri.go.id
“Segala masukan, saran baik yang berupa hibah maupun bantuan sosial maupun bantuan untuk organisasi sudah diinput di sipd-ri.kemendagri.go.id, sesuai dengan komitmen kami dengan KPK satu minggu sebelum musrenbang aplikasi ditutup, sudah tidak ada masukan lagi bantuan berupa hibah, dan lain sebagainya,” tandasnya.
Musrenbang dihadiri 154 undangan, di antaranya dari Bappeda Provinsi Jawa Tengah, Kemendagri, Setda Blora, Organisasi Wanita atau Organisasi Masyarakat, tokoh agama, LSM, wartawan, juga perguruan tinggi serta kabupaten tetangga Blora.
Mahbub menjelaskan, sesuai amanat Menteri Dalam Negeri, hasil musrenbang itu untuk menyempurnakan rancangan akhir RPJPD dan RKPD 2025.
Sementara itu Ketua DPRD Blora HM Dasum SE MMA mengatakan pelaksanaan Musrenbang mempunyai peran dan point strategis dalam penyampaian dokumen hasil penelahan pokok-pokok pikiran DPRD yang merupakan daftar permasalahan berupa saran dan pendapat yang didasarkan pada hasil isu strategis dan isu dinamis yang berkembang di masyarakat saat ini.
“Hasil pelaksanaan reses DPRD, hasil aspirasi masyarakat berdasarkan audiensi, hasil aspirasi berdasarkan demonstrasi komponen masyarakat, hasil studi banding dari DPRD Kabupaten Blora, masukan kelompok pakar, tenaga ahli dan lainnya. Serta telah disinkronisasi dengan prioritas pembangunan,” jelas Ketua DPRD Blora. (HS-08).