HALO REMBANG – Ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, menjadi kunci utama dalam merumuskan kebijakan yang tepat sasaran.
Hal itu disampaikan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) Rembang, Gantiarto ketika memberikan sambutan dalam Forum Satu Data Semester II Tahun 2025 yang digelar perangkat daerah yang dia pimpin, Kamis (30/10/2025), di Pendopo Museum RA Kartini Rembang.
Kegiatan ini dihadiri oleh Bupati Rembang Harno, perwakilan Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), serta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Rembang.
Gantiarto juga menyampaikan bahwa forum tersebut, bertujuan memperkuat koordinasi, pengawasan, dan pengelolaan data lintas sektor di Kabupaten Rembang.
“Forum ini bertujuan untuk memperkuat koordinasi, pengawasan, dan pengelolaan data, serta mendorong ketersediaan data statistik dan geospasial untuk perencanaan pembangunan daerah. Di era digital ini, data adalah aset yang sangat berharga,” ujar Gantiarto, seperti dirilis rembangkab.go.id.
Lebih lanjut, Gantiarto menjelaskan bahwa pelaksanaan kebijakan Satu Data Indonesia, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019, merupakan komitmen nasional untuk mewujudkan tata kelola data pemerintah yang terintegrasi.
Dalam implementasinya, Bappeda berperan sebagai koordinator Forum Satu Data, BPS sebagai pembina data, OPD sebagai produsen data, dan Dinkominfo sebagai wali data yang mengoordinasikan serta mengintegrasikan data dari seluruh perangkat daerah.
“Forum Satu Data yang kita laksanakan hari ini merupakan wadah koordinasi penting untuk menyamakan persepsi mengenai pentingnya data akurat sebagai pilar perencanaan pembangunan daerah. Kami berharap seluruh pihak berkomitmen menjalankan perannya masing-masing,” lanjutnya.
Ia menambahkan, Dinkominfo telah melaksanakan tahapan pengelolaan data mulai dari perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan, hingga penyebarluasan data statistik sektoral melalui portal E-Walidata.
“Hubungan E-Walidata dengan pengisian Renstra cukup erat, karena E-Walidata menyediakan data sektoral yang menjadi basis indikator dan target kinerja dalam Renstra. Dengan begitu, dokumen Renstra yang disusun akan lebih akuntabel, sinkron, dan berbasis data resmi,” terangnya.
Meski demikian, Gantiarto juga menyoroti sejumlah tantangan, di antaranya standarisasi data, kualitas metadata, keterbatasan SDM statistik di tiap OPD, serta pengelolaan data geospasial yang belum optimal akibat keterbatasan sarana dan prasarana.
“Mari jadikan data sebagai jembatan komunikasi dan kolaborasi untuk mewujudkan misi pembangunan Bupati Rembang. Good data, good decision. Bad data, bad decision. Data yang baik akan melahirkan kebijakan yang baik pula,” pungkasnya.
Sementara itu, Bupati Rembang Harno menegaskan pentingnya Forum Satu Data dalam mewujudkan sinkronisasi seluruh data pembangunan daerah.
“Selama ini, data-data, khususnya penerima manfaat, masih belum sinkron. Maka, dengan diadakannya forum ini, diharapkan data se-Kabupaten Rembang bisa sinkron, satu data, agar ke depannya lebih aman dan nyaman,” tegasnya.
Melalui kegiatan ini, Pemkab Rembang berharap sinergi antarperangkat daerah semakin kuat, dan seluruh data pembangunan dapat tersaji secara terpadu, akurat, serta mudah dimanfaatkan untuk mendukung kebijakan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berbasis data. (HS-08)
