HALO JEPARA – Pemerintah Kabupaten Jepara, akan menormalisasi sungai di sejumlah desa, guna meningkatkan fungsi sistem irigasi dan mendukung produktivitas pertanian.
Hal itu ini dibahas dalam kegiatan Bupati Ngantor di Desa, di Desa Troso, Kecamatan Pecangaan, Selasa (23/12/2025).
Dalam “Bupati Ngantor di Desa” edisi ke-11 ini, Bupati Jepara Witiarso Utomo mengatakan penanganan sungai sangat penting, agar lahan pertanian dapat kembali produktif dan petani bisa berproduksi optimal pada tahun depan.
“Pada kegiatan ngantor di desa kali ini banyak persoalan terkait normalisasi sungai. Ini akan kita tindaklanjuti supaya petani bisa kembali berproduksi dan panen meningkat,” kata dia, seperti dirilis jepara.go.id.
Bupati juga menegaskan, Pemkab Jepara akan segera berkoordinasi dengan instansi terkait, termasuk Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juana, untuk mempercepat penanganan.
Jika proses administrasi dinilai terlalu lama, Pemkab siap mengambil langkah percepatan melalui kolaborasi pendanaan.
“Kalau memang terlalu lama, nanti kita komunikasikan. Bisa kita instruksikan dengan iuran bersama, misalnya alat dari Pemkab Jepara, BBM dari BBWS atau sebaliknya. Ini sangat urgen dan harus segera ditindaklanjuti secara cepat agar petani bisa panen,” tegasnya.
Tenun Troso
Selain sektor pertanian, pengembangan tenun Troso juga menjadi perhatian. Bupati Jepara menyebut, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Pemkab Jepara akan mengembangkan kembali Troso, sebagai kawasan wisata berbasis industri kreatif tenun.
“Tenun Troso akan kita kembangkan kembali. Kita dorong Disparbud untuk menghidupkan kembali wisata ke Troso,” ujarnya.
Pada kesempatan tersebut, Bupati Jepara juga menyampaikan progres pembangunan fasilitas pendidikan yakni Sekolah Rakyat (SR) yang saat ini tengah dibangun di wilayah Pakisaji.
Rencananya, pada Agustus tahun depan bangunan bisa digunakan dan aktivitas pembelajaran bisa dimulai.
“Pembangunan sudah berjalan, dengan anggaran kurang lebih Rp200 miliar. Nantinya diperuntukkan bagi sekitar 1.000 siswa, terdiri dari 600 siswa SD, serta sisanya dari jenjang SMP dan SMA,” ungkapnya.
Ia mengungkapkan, fasilitas tersebut diprioritaskan bagi peserta didik dari keluarga desil 1 dan 2, termasuk untuk kategori Anak Tidak Sekolah (ATS) di Kabupaten Jepara.
Bupati Jepara juga menambahkan, program dari pemerintah pusat ini menjadi bagian dalam mendukung upaya Pemkab Jepara memperkuat akses pendidikan yang merata dan berkelanjutan. (HS-08)
