HALO SEMARANG – Anggota Komisi X DPR RI Reni Astuti menegaskan bahwa pemerintah harus secara cermat, dalam menentukan sektor-sektor yang lebih relevan untuk diterapkan kebijakan work from home (WFH), agar tidak ada proses kegiatan penting yang terganggu.
Hal itu disampaikan Reni Astuti, terkait pembatalan rencana pemerintah menerapkan kebijakan sekolah daring, atau Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ), beberapa waktu lalu.
Rencana tersebut muncul dalam konteks penghematan energi, yang kini menjadi isu nasional.
Politisi Fraksi PKS itu menekankan bahwa setiap keputusan, harus melalui proses kajian yang komprehensif, berbasis data, serta mempertimbangkan dampak jangka panjang bagi peserta didik.
“Dalam membuat kebijakan, dalam hal ini sektor pendidikan, kita tidak boleh mengambil keputusan secara terburu-buru. Semua kebijakan harus melalui kajian yang mendalam agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi siswa,” ujar Reni, di Jakarta, Kamis (26/3/2026), seperti dirilis dpr.go.id.
Reni menyatakan mendukung pembatalan wacana Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) yang dilakukan oleh Mendikdasmen Abdul Mu’ti pada Rabu (25/3/2026) lalu.
Menurutnya, hingga saat ini, model pembelajaran tatap muka masih menjadi metode yang paling optimal dalam mendukung proses belajar mengajar.
Interaksi langsung antara guru dan siswa dinilai memiliki peran penting dalam pembentukan karakter, pemahaman materi, serta perkembangan sosial peserta didik.
“Sekolah tatap muka tetap menjadi pilihan terbaik saat ini, karena memberikan pengalaman belajar yang lebih utuh, baik dari sisi akademik maupun pembentukan karakter,” jelasnya.
Reni mengingatkan bahwa ke depan, inovasi dalam pendidikan tetap diperlukan, namun harus diimplementasikan secara terukur dan tidak mengorbankan kualitas pembelajaran.
Ia mendorong pemerintah untuk melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk tenaga pendidik, orang tua, dan pakar pendidikan dalam setiap perumusan kebijakan.
Lebih lanjut, Reni berharap setiap kebijakan pendidikan yang diambil benar-benar berpihak pada kepentingan terbaik peserta didik serta mampu meningkatkan kualitas pendidikan nasional secara berkelanjutan.
“Tujuan utama pendidikan adalah mencetak generasi yang unggul. Oleh karena itu, setiap kebijakan harus benar-benar matang dan berorientasi pada masa depan anak-anak kita,” kata dia.
Pembatalan
Sebelumnya, Pemerintah telah membatalkan rencana pembelajaran daring bagi siswa sekolah, yang sebelumnya disiapkan sebagai bagian dari strategi penghematan energi menghadapi potensi krisis akibat konflik Iran dengan Amerika Serikat dan Israel di Timur Tengah.
Keputusan tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno, setelah dilakukan koordinasi lintas kementerian.
Pratikno, seperti dirilis wantimpres.go.id, mengatakan Pemerintah menilai kegiatan belajar mengajar tetap perlu dilaksanakan secara tatap muka agar kualitas pendidikan siswa tetap terjaga.
Alasan utama pembatalan kebijakan ini, adalah kekhawatiran terhadap penurunan kualitas pembelajaran dan risiko learning loss apabila sekolah kembali menerapkan sistem daring secara luas.
Pemerintah menegaskan bahwa proses pembelajaran luring dinilai lebih optimal untuk menjaga interaksi pendidikan, perkembangan akademik, serta stabilitas proses belajar siswa.
Selain itu, pembelajaran daring dinilai bukan kebutuhan mendesak dalam kondisi saat ini meskipun sempat dipertimbangkan melalui skema hybrid.
Pemerintah juga menegaskan fokus kebijakan pendidikan nasional saat ini adalah peningkatan mutu pendidikan secara menyeluruh.
Berbagai program prioritas seperti revitalisasi sekolah, pengembangan Sekolah Rakyat, serta Sekolah Unggul Garuda tengah dipercepat sebagai bagian dari agenda strategis nasional.
Karena itu, kebijakan pendidikan diarahkan pada penguatan kualitas pembelajaran langsung di sekolah, bukan pada pengurangan aktivitas belajar melalui sistem daring. (HS-08)
