HALO KENDAL – Meski mendapat sorotan dari aktivis dan masyarakat terkait pelaksanaan rapat pleno penentuan UMK Kabupaten Kendal tahun 2025, tanggal 11-12 Desember 2024 yang dilaksanakan di Kabupaten Karanganyar, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Kendal tetap melaksanakan rapat pleno tersebut.
Menurut pandangan para aktivis, Kendal tidak kekurangan tempat untuk acara kecil yang hanya dihadiri beberapa orang. Terlebih banyak hotel dan restoran yang bagus dan representatif yang bisa dimanfaatkan untuk pertemuan penentuan UMK oleh Disperinaker.
“Bila dilaksanakan di Kabupaten Kendal kan bisa menghemat anggaran, dan sekaligus menunjang program Pemerintah Daerah Kendal untuk meningkatkan pendapatan destinasi wisata dan kuliner para pelaku UMKM,” ujar Ketua Dewan Buruh Kendal, Sudarmaji, Kamis (12/12/2024).
Pihaknya bisa memahami kesulitan yang dialami oleh Disperinaker dalam hal pembatalan kegiatan tersebut, mengingat sudah sampai pada hari H-nya. Namun Sudarmaji berharap ke depan, setiap kegiatan yang di gelar oleh Disperinaker sebaiknya menggunakan fasilitas yang sudah disediakan oleh Pemkab Kendal.
“Bila fasilitas yang disediakan oleh Pemda kurang, Disperinaker bisa menggunakan hotel dan tempat lainnya di Kendal. Banyak kok yang representatif, agar uang yang beredar bisa dinikmati masyarakat Kendal, bisa menghemat anggaran dan bisa memberikan PAD bagi daerah sendiri,” ungkapnya.
Sebelumnya, Kepala Disperinaker Kendal, Cicik Sulastri, saat dikonfirmasi melalui pesan singkat whatsapp menjawab tudingan para aktivis, pihaknya kesulitan dalam hal pembatalan (booking hotel-red), mengingat hari pelaksanaannya. Selain itu, pihaknya juga harus mempertanggung jawabkan keuangan yang sudah di anggarkan pada APBD II.
Pihaknya juga mengucapkan terima kasih atas atensi dari teman-teman aktivis Kendal, dan menjadikannya sebagai bahan masukan bagi Disperinaker untuk penyelenggaraan kegiatan ke depannya.
“Maturnuwun atas atensi temen-temen aktivis Kendal, tadi pagi langsung kita respon koordinasi dengan pihak-pihak terkait. Namun mengingat waktunya mepet, kesulitan dalam pembatalan hotelnya di hari H atau bisa kena cash cukup besar. Disisi lain harus mempertanggungjawabkan keuangan yang sudah dianggarkan APBD II. Jadi ini menjadi bahan masukan kami untuk waktu yang akan datang, nuwun,” ungkap Cicik dalam pesan singkat kepada halosemarang, Rabu (11/12/2024).
Namun alasan yang di sampaikan Kepala Disperinaker Cicik Sulastri tersebut, oleh salah satu aktivis Kendal, Unggul, dianggap tidak masuk akal dan mencari pembenaran. Sebab panitia pasti sudah mempertimbangkan segala konsekwensi yang akan terjadi bila rapat dilakukan di luar daerah.
“Itu hanya pembenaran diri saja, supaya kegiatan tetap bisa dilaksanakan. Jadi terkesan hanya ingin menghabiskan atau menghamburkan anggaran sisa yang belum terserap. Monggo pihak-pihak terkait, inspektorat atau kejaksaan bisa memanggil dan minta penjelasan kepada dinasnya,” tandas Unggul. (HS-06)
