in

Dirjen PHU Segera Selaraskan Kebijakan Umrah dan Pelonggaran Prokes di Arab Saudi

Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Hilman Latief, (Foto : Kemenag.go.id)

 

HALO SEMARANG – Kebijakan Pemerintah Arab Saudi untuk menghapus sejumlah pembatasan pencegahan Covid-19, termasuk keharusan PCR dan karantina, akan berdampak pada pengiriman jemaah umrah dari Indonesia.

Hal itu dikemukakan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Hilman Latief terkait perubahan kebijakan Pemerintah Arab Saudi tersebut. Dia mengatakan, dengan adanya perubahan ini, Kementerian Kesehatan dan Badan Nasional Pencegahan Bencana (BNPB) bisa mengambil langkah penyelarasan.

Dikatakan Hilman, Kemenag akan berbicara dengan berbagai pihak terkait kebijakan resiprokral (reciprocal policy) antara Pemerintah Saudi dan Indonesia untuk urusan haji dan umrah ini.

“Terkait keputusan Saudi Arabia mencabut sebagian besar dari kebijakan protokolnya, khususnya berkenaan dengan karantina dan PCR, maka akan ada konsekuensi juga terhadap kebijakan penyelenggaraan umrah di Indonesia. Saya optimistis akan segara ada penyelarasan kebijakan. Apalagi, Indonesia saat ini juga sudah mulai melakukan penyesuain kebijakan masa karantina,” kata Hilman, di Jakarta, Minggu (6/3/2022), seperti dirilis Kemenag.go.id.

Dengan adanya pelonggaran oleh Arab Saudi tersebut, pihaknya juga akan melakukan penyesuaian. “Kebijakan One Gate Policy atau satu pintu pemberangkatan jemaah umrah dari asrama haji, juga akan disesuaikan,” sambungnya.

Menurut Hilman, pihaknya akan segera berkoordinasi dengan BNPB dan Kemenkes. Sebab, kedua lembaga ini yang berwenang dalam teknis pengaturan kebijakan terkait pencegahan penyebaran Covid-19. Koordinasi ini diperlukan mengingat ada sejumlah ketentuan yang memang harus dikompromikan.

Hilman mencontohkan, sudah tidak dipersyaratkan lagi karantina dan cek PCR saat masuk ke Arab Saudi. Menurutnya, ini harus direspon secara mutual recognition.

“Jadi, jangan sampai di sananya tidak perlu karantina, di kita masih dipaksa karantina. Atau jangan sampai di sana tidak dibutuhkan PCR, di kita harus PCR untuk berangkatnya, dan lain-lain,” jelasnya.

“Posisi Kemenag lebih pada mempersiapkan penyelenggaraan kebijakan terkait pencegahan Covid-19, termasuk jika nantinya Indonesia juga harus mencabut kebijakan one gate policy sebagaimana yang selama ini sudah berjalan,” tandasnya. (HS-08)

Arab Saudi Cabut Aturan Pembatasan Jarak Sosial dan Karantina

Pemerintah Terbitkan Perpres Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia 2021-2025